Berita Lombok
KPK Ungkap 5 Penyebab Rendahnya Integraitas Parpol, Ini Saran bagi Kader Golkar NTB
Lili Pintauli Siregar sebut ada lima penyebab rendahnya integritas parpol di Indonesia, ini saran yang diberikan untuk Kader Golkar
Penulis: Sirtupillaili | Editor: wulanndari
lihat foto
Selain itu, SIPP mendorong parpol agar dikelola sesuai kelaziman dalam sistem demokrasi.
Menjadikan parpol sebagai pilihan bagi publik dalam penyampaian aspirasi politik.
Baca juga: KPK Sebut Skor NTB Turun, Piutang Pajak 6 Pemda Capai Rp 165,7 Miliar
Baca juga: Kedatangan KPK Ditolak Mahasiswa Mataram, Lili Pintauli: Setiap Orang Bebas Menyampaikan Aspirasinya
Dengan menerapkan SIPP, parpol akan meraih kepercayaan publik.
Serta meningkatkan persepsi dan daya tarik masyarakat untuk bergabung di dunia politik.
“Secara internal implementasi SIPP akan mendorong pada upaya pembaruan menuju parpol modern,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTB, Mohan Roliskana mengapresiasi kedatangan KPK memberikan pembekalan antikorupsi kepada kader Golkar di NTB.
Ia menilai kegiatan tersebut sangat penting karena kader-kader yang hadir kini menjadi pejabat penyelenggara negara.
“Ini sebagai bentuk penguatan bagi kita semua dalam mejalankan tugas-tugas dan amanah,” ujarnya.
Kader Parpol perlu membentengi diri dengan pemahaman-pemahaman yang lebih holistik atau menyeluruh.
”Mengingatkan kita untuk berjalan di jalan yang lurus dan benar,” katanya.
Ia juga meminta kepada jajaran kader memanfaatkan pertemuan tersebut sebagai wadah menambah pengetahuan tentang aspek-aspek korupsi.
Berdasarkan data KPK, anggota DPR menempati posisi kedua terbanyak setelah swasta melakukan praktik penyuapan.
”Jadi, perlu untuk memahami konsep-konsep tentang penyuapan, gratifikasi dan sebagainya,” pesannya.
Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Sari Yuliati dalam pertemuan itu mengingatkan, korupsi masih menjadi persoalan serius bangsa Indonesia.
Ia juga prihatin karena korupsi selalu distigmakan pada partai politik dan masyarakat yang melakukan kerja-kerja politik.
“Ini yang menurut kami sangat penting untuk membuktikan bahwa kader partai Golkar adalah kader yang memiliki prinsip antikorupsi,” tandasnya.
Kader-kader parpol harus berkomitmen membawa bangsa Indonesia keluar dari permasalahan korupsi.
(*)
