Berita Lombok
KPK Ungkap 5 Penyebab Rendahnya Integraitas Parpol, Ini Saran bagi Kader Golkar NTB
Lili Pintauli Siregar sebut ada lima penyebab rendahnya integritas parpol di Indonesia, ini saran yang diberikan untuk Kader Golkar
Penulis: Sirtupillaili | Editor: wulanndari
lihat foto
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mengungkap, lima masalah utama penyebab rendahnya integritas partai politik (Parpol) di Indonesia.
Kelima masalah mendasar itu yakni belum ada standar etika partai dan politisi.
Sistem rekrutmen yang belum berstandar.
Sistem kaderisasi yang belum berjenjang dan belum terlembaga.
Masih rendahnya pengelolaan dan pelaporan pendanaan partai.
”Serta belum terbangunnya demokrasi internal partai,” ungkap Lili, pada kegiatan Bimbingan Teknis Pencegahan Korupsi bagi Anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB, di Same Hotel, Rabu (30/6/2021).
KPK juga memahami, persoalan pendanaan merupakan salah satu permasalahan partai.
Baca juga: Wakil Ketua KPK Beri ‘Warning’ Agar Kepala Daerah di NTB Tidak Korupsi
Baca juga: Korupsi Benih Jagung di NTB Rugikan Negara hingga Rp 27 Miliar
Karenanya, KPK mendorong peningkatan pendanaan partai yang berasal dari anggaran negara.
Lima persoalan mendasar tersebut merupakan hasil kajian KPK bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Selanjutnya menjadi dasar KPK menyusun Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).
Saat memberikan materi bimbingan teknis kepada kader Partai Golkar NTB di Mataram, Lili meminta kepada jajaran kader Partai Golkar menerapkan SIPP tersebut.
“Penting bagi Partai Golkar untuk mengelola risiko korupsi di internal parpol dengan menerapkan SIPP,” katanya.
SIPP, kata Lili, sangat urgen karena akan menjaga marwah dan tujuan pendirian partai politik yang diamanatkan konstitusi.
SIPP juga memberikan arah bagi parpol dalam menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Selain itu, SIPP mendorong parpol agar dikelola sesuai kelaziman dalam sistem demokrasi.
Menjadikan parpol sebagai pilihan bagi publik dalam penyampaian aspirasi politik.
Baca juga: KPK Sebut Skor NTB Turun, Piutang Pajak 6 Pemda Capai Rp 165,7 Miliar
Baca juga: Kedatangan KPK Ditolak Mahasiswa Mataram, Lili Pintauli: Setiap Orang Bebas Menyampaikan Aspirasinya
Dengan menerapkan SIPP, parpol akan meraih kepercayaan publik.
Serta meningkatkan persepsi dan daya tarik masyarakat untuk bergabung di dunia politik.
“Secara internal implementasi SIPP akan mendorong pada upaya pembaruan menuju parpol modern,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTB, Mohan Roliskana mengapresiasi kedatangan KPK memberikan pembekalan antikorupsi kepada kader Golkar di NTB.
Ia menilai kegiatan tersebut sangat penting karena kader-kader yang hadir kini menjadi pejabat penyelenggara negara.
“Ini sebagai bentuk penguatan bagi kita semua dalam mejalankan tugas-tugas dan amanah,” ujarnya.
Kader Parpol perlu membentengi diri dengan pemahaman-pemahaman yang lebih holistik atau menyeluruh.
”Mengingatkan kita untuk berjalan di jalan yang lurus dan benar,” katanya.
Ia juga meminta kepada jajaran kader memanfaatkan pertemuan tersebut sebagai wadah menambah pengetahuan tentang aspek-aspek korupsi.
Berdasarkan data KPK, anggota DPR menempati posisi kedua terbanyak setelah swasta melakukan praktik penyuapan.
”Jadi, perlu untuk memahami konsep-konsep tentang penyuapan, gratifikasi dan sebagainya,” pesannya.
Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Sari Yuliati dalam pertemuan itu mengingatkan, korupsi masih menjadi persoalan serius bangsa Indonesia.
Ia juga prihatin karena korupsi selalu distigmakan pada partai politik dan masyarakat yang melakukan kerja-kerja politik.
“Ini yang menurut kami sangat penting untuk membuktikan bahwa kader partai Golkar adalah kader yang memiliki prinsip antikorupsi,” tandasnya.
Kader-kader parpol harus berkomitmen membawa bangsa Indonesia keluar dari permasalahan korupsi.
(*)
