Breaking News:

Berita Lombok

KPK Sebut Skor NTB Turun, Piutang Pajak 6 Pemda Capai Rp 165,7 Miliar

Nilai rata-rata indikator tata kelola pemerintagan daerah tercatat NTB mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Penulis: Sirtupillaili | Editor: wulanndari
TribunLombok.com/Sirtupillaili
PENCEGAHAN KORUPSI: Suasana rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi di NTB oleh KPK, di Mataram, NTB, Senin (28/6/2021). 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meningkatkan upaya pemberantasan korupsi terintegrasi di NTB.

Berdasarkan skor rata-rata indikator tata kelola pemerintahan daerah yang baik, nilai NTB menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan terjadi dari 77 persen tahun 2019 menjadi 76 persen tahun 2020.

Skor tersebut tertuang dalam aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang dimiliki KPK.

Ada delapan area intervensi dalam tata kelola pemerintah daerah yang baik di NTB tersebut.

Di antaranya, perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Baca juga: 7.362 Bidang Aset Pemda di NTB Belum Punya Sertifikat, Dapat Berpotensi Rugikan Negara

Baca juga: Wakil Ketua KPK Beri ‘Warning’ Agar Kepala Daerah di NTB Tidak Korupsi

Manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset atau Barang Milik Daerah (BMD), dan Tata Kelola Dana Desa.

”Terdapat empat fokus area intervensi yang perlu mendapatkan perhatian serius pemda di NTB,” kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, Selasa (29/6/2021).

Halaman
1234
Sumber: Tribun Lombok
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved