Breaking News:

7.362 Bidang Aset Pemda di NTB Belum Punya Sertifikat, Dapat Berpotensi Rugikan Negara

Pengelolaan aset pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menjadi masalah serius.

TribunLombok.com/Sirtupillaili
PENCEGAHAN KORUPSI: Suasana rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi di NTB oleh KPK, di Mataram, NTB, Senin (28/6/2021). 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Pengelolaan aset pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menjadi masalah serius.

Banyak aset pemerintah daerah belum memiliki sertifikat.

Sehingga berpotensi besar menyebabkan kerugian bagi daerah.

Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan, 7.362 bidang aset Pemda di NTB belum bersertifikat.

Karena itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar menekankan, penertiban aset barang milik daerah (BMD) dilakukan untuk menghindari potensi kerugian negara karena hilangnya aset.

Dalam rakor pemberantasan korupsi di Mataram, dilakukan penyerahan 571 sertifikat oleh Kanwil ATR/BPN kepada pemerintah daerah dan BUMN.

Terdiri dari 157 sertifikat aset Pemda NTB dan 414 sertifikat aset milik PT PLN (Persero) yang berada di wilayah NTB.

Hingga Desember 2020, dari 16.430 bidang aset di wilayah NTB, sebanyak 7.519 atau 45,8 persen belum bersertifikat.

Baca juga: Wakil Ketua KPK Beri ‘Warning’ Agar Kepala Daerah di NTB Tidak Korupsi

Kemudian 8.911 atau 54,2 persen sudah bersertifikat.

Halaman
123
Sumber: Tribun Lombok
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved