Jalan Panjang Menjaga Irama Desa Berdaya NTB

Desa Berdaya hanya akan benar-benar berdaya bila mereka yang mendampinginya mau terjun dan bergelut langsung bersama warga, yang memahami peluh, bahasa, dan harapan masyarakat.

Seperti kata Lao Tse, “Datanglah kepada rakyat, hiduplah bersama mereka, mulailah dari apa yang mereka tahu, bangunlah dari apa yang mereka punya. Tetapi pendamping yang baik adalah ketika pekerjaan selesai, rakyat akan berkata: kami sendirilah yang mengerjakannya.”

Gotong Royong yang Diformalisasi

Namun idealisme tanpa dukungan kebijakan akan mudah layu. Keberlanjutan Desa Berdaya harus dijamin, terutama melalui penganggaran yang jelas dan regulasi yang kuat. Tanpa itu, teori pendampingan sebaik apa pun akan mental di lapangan—apalagi di tengah efisiensi dana transfer ke daerah.

Sedari dulu seperti yang kita ketahui bahwa tak ada regulasi bagi desa untuk melaksanakan program unggulan pemerintah provinsi, karena sumber anggaran desa hanya berasal dari dana transfer pusat berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Desa hanya bergantung pada pemerintah supradesa. 

Karena itu, program Desa Berdaya perlu payung hukum semacam peraturan daerah (Perda) dan dukungan anggaran yang tetap dari provinsi, misalnya Rp100 juta per tahun bagi desa yang proposalnya disetujui, atau bagi desa prioritas dengan tingkat kemiskinan ekstrem tinggi. 

Insentif tambahan bisa diberikan atau dilombagakan bagi desa-desa yang memiliki inovasi dan capaian yang baik dari outcome atau impact program sebagaimana yang telah ditetapkan saat pengusulan proposal Desa Berdaya.

Kita bisa belajar dari praktik baik di Kabupaten Sumbawa Barat yang melahirkan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) pada masa Bupati H. W. Musyafirin. Program ini memformalkan nilai gotong royong sebagai instrumen pembangunan dengan perangkat seperti Forum Yasinan, Agen Gotong Royong (AGR), kegiatan rutin Jumat Bersih, dan skema padat karya dengan dukungan APBD.

PDPGR menunjukkan bahwa gotong royong bisa diinstitusionalisasi tanpa kehilangan ruh kebersamaan. Konsepnya jelas: partisipasi masyarakat diorganisir secara sukarela tetapi terarah, dengan dukungan pembiayaan dan pengawasan berjenjang dari kabupaten, kecamatan, hingga desa.

Kunci sukses PDPGR ada pada tiga hal: ada Perda sebagai dasar hukum, alokasi anggaran tetap, dan struktur kelembagaan yang mengakar hingga desa. Formula inilah yang bisa diadaptasi dalam program Desa Berdaya NTB agar tidak sekadar berhenti di baliho atau slogan.

NTB memiliki 1.023 desa dan 140 kelurahan. Tak semuanya bisa disasar sekaligus, tetapi dengan skala prioritas yang jelas, katakanlah separuh dari total desa, maka target ambisius yang ditargetkan capaiannya di tahun 2029 yakni “nol kemiskinan ekstrem” bukan mustahil tercapai.

Pelajaran paling berharga datang dari pengalaman sebelumnya. Program prestisius Zero Waste di masa pemerintahan gubernur sebelumnya melemah karena tidak memiliki dasar hukum dan anggaran yang konsisten. Desa Berdaya tak boleh mengulangi nasib yang sama: gemanya besar di awal, tapi sunyi di ujung jalan.

Pada akhirnya, keberlanjutan Desa Berdaya bergantung pada kesungguhan kita menjaga nilai gotong royong, menyiapkan pendamping yang berintegritas, serta memastikan kebijakan dan anggaran berjalan seirama. 

Sebab, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat bukan tentang siapa yang paling cepat mengklaim hasil, tetapi siapa yang paling sabar menyiram benih perubahan agar tumbuh akar yang kuat di tanah desa. Nah, begitu?!