Krisis Pendidikan atau Krisis Seragam?

Masalah yang lebih serius sesungguhnya tidak berhenti pada aspek ekonomi. Di sekolah, kemiskinan sering kali tidak terlihat dalam rapor. Ia terlihat dari hal-hal kecil: sepatu yang mulai rusak, tas yang dipakai bertahun-tahun, atau seragam yang berbeda dari teman-temannya. Anak-anak sangat cepat mengenali perbedaan tersebut.

Karena itu, ketika standar berpakaian semakin banyak dan semakin spesifik, sekolah tanpa sadar ikut memperlihatkan siapa yang mampu dan siapa yang tidak. Padahal salah satu tujuan utama seragam sekolah adalah menyamarkan perbedaan sosial tersebut.

Ironisnya, semakin banyak atribut yang diwajibkan, semakin besar pula kemungkinan identitas ekonomi siswa terlihat. Anak yang tidak mampu memenuhi seluruh ketentuan berpotensi merasa berbeda, minder, atau terasing dari lingkungan sekolahnya sendiri.

Bagi sebagian anak, persoalannya bukan sekadar tidak memiliki seragam yang sama. Persoalannya adalah rasa malu yang muncul ketika mereka harus menjelaskan mengapa tidak mengenakan pakaian seperti teman-temannya. Dalam banyak penelitian pendidikan, perasaan tidak menjadi bagian dari lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan rendahnya keterlibatan siswa dalam proses belajar.

Berbagai penelitian internasional juga menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah memiliki risiko lebih tinggi mengalami perundungan dan pengucilan sosial. Kemiskinan yang tampak secara visual sering kali menjadi bahan ejekan, sindiran, atau perlakuan yang membuat anak merasa tidak menjadi bagian dari kelompoknya.

Dampak seperti ini memang tidak selalu terlihat dalam statistik pendidikan. Namun pengaruhnya terhadap kepercayaan diri, motivasi belajar, dan keberlanjutan pendidikan anak bisa berlangsung jauh lebih lama daripada masa berlaku sebuah kebijakan.

Soal Prioritas

Perspektif pendidikan inklusif memberikan cara pandang yang berbeda terhadap persoalan ini. UNESCO dalam Global Education Monitoring Report 2020 menegaskan bahwa pendidikan inklusif berarti menghilangkan seluruh hambatan yang menghalangi anak untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Hambatan tersebut tidak hanya berupa keterbatasan fasilitas, jarak sekolah, atau disabilitas. Kemiskinan juga merupakan hambatan yang harus diatasi.

Dengan ukuran tersebut, keberhasilan kebijakan pendidikan tidak ditentukan oleh tingkat kepatuhan terhadap aturan, melainkan oleh sejauh mana aturan itu membantu anak tetap berada di sekolah.

Di satu sisi, daerah ini masih memiliki puluhan ribu anak yang berada di luar sistem pendidikan. Di sisi lain, pemerintah justru menambah standar partisipasi yang harus dipenuhi siswa. Pada saat yang sama, lebih dari seratus sekolah masih membutuhkan perbaikan dan revitalisasi.

Tidak ada kebijakan yang lahir di ruang kosong. Setiap keputusan publik sekaligus mencerminkan apa yang dianggap penting oleh pemerintah. Karena itu, polemik seragam sekolah sesungguhnya bukan hanya perdebatan mengenai pakaian yang dikenakan siswa.

Ketika ribuan anak masih berada di luar sekolah, ketika angka partisipasi pendidikan tingkat SMP belum mencapai 90 persen, dan ketika ratusan ruang kelas masih membutuhkan perbaikan, publik berhak bertanya apakah energi birokrasi telah diarahkan pada persoalan yang paling mendesak.

Sebab ukuran keberhasilan pendidikan bukanlah bertambahnya jenis seragam yang dikenakan siswa, melainkan berkurangnya jumlah anak yang tertinggal dari bangku sekolah.

Tentu tidak ada yang salah dengan upaya melestarikan budaya Sasak melalui lingkungan pendidikan. Identitas lokal memang perlu diwariskan kepada generasi muda. Namun pelestarian budaya tidak harus dilakukan melalui kebijakan yang berpotensi menambah beban ekonomi keluarga. Tujuan yang sama dapat dicapai melalui pendekatan yang lebih inklusif, seperti penyediaan bank seragam, peminjaman pakaian adat oleh sekolah, atau kegiatan budaya yang tidak mewajibkan orang tua mengeluarkan biaya tambahan.

Pada akhirnya, kualitas sebuah kebijakan tidak ditentukan oleh seberapa baik bunyi aturannya, melainkan oleh seberapa tepat ia menjawab persoalan yang sedang dihadapi.

Anak dari keluarga mampu mungkin tidak pernah merasakan persoalan yang ditimbulkan oleh tambahan jenis seragam. Namun kebijakan publik tidak dibuat untuk mereka yang paling kuat. Kebijakan publik dibuat untuk memastikan mereka yang paling lemah tidak semakin tertinggal.