Krisis Pendidikan atau Krisis Seragam?

Oleh: Suherman
Penulis adalah peneliti di Lombok Research Center (LRC)

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Ketika lebih dari 13 ribu hingga 21 ribu anak di Lombok Timur masih berada di luar sekolah, pemerintah daerah justru menerbitkan aturan yang menambah jenis seragam yang harus dimiliki siswa. Sulit menghindari pertanyaan sederhana: yang sedang dihadapi Lombok Timur hari ini sebenarnya krisis pendidikan atau krisis seragam?

Pertanyaan itu muncul setelah terbitnya Surat Edaran Nomor 100.3.4.4/886/Dikbud/2026 yang mengatur penggunaan berbagai jenis pakaian seragam bagi siswa. Di atas kertas, kebijakan tersebut tampak baik-baik saja. Ada semangat membangun kedisiplinan, memperkuat identitas sekolah, sekaligus memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda.

Tujuan itu tentu patut dihargai. Pendidikan memang bukan hanya soal transfer pengetahuan, melainkan juga pembentukan karakter dan pewarisan nilai-nilai budaya. Namun kebijakan publik tidak pernah cukup dinilai dari niat baiknya. Ia harus diuji dari relevansi dan dampaknya terhadap persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.

Dan ketika konteks itu dihadirkan, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah penambahan jenis seragam merupakan kebutuhan paling mendesak bagi pendidikan Lombok Timur saat ini?

Baca juga: Dubes Kazakhstan Tertarik Kerjasama Bidang Pendidikan-Agrikultur dengan NTB

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah penduduk miskin di Lombok Timur pada 2025 masih mencapai 173.790 jiwa atau sekitar 13,53 persen dari total penduduk. Dari jumlah tersebut, sekitar 42 ribu jiwa masih hidup dalam kategori miskin ekstrem. Pada saat yang sama, Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP baru mencapai 85,34 persen. Artinya, masih ada cukup banyak anak usia SMP yang belum menikmati pendidikan pada jenjang yang semestinya.

Persoalan itu diperkuat oleh data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menunjukkan jumlah anak tidak sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan di Lombok Timur berada pada kisaran 13 ribu hingga lebih dari 21 ribu anak. Sementara itu, sedikitnya 152 sekolah masih membutuhkan revitalisasi dan perbaikan berkelanjutan.

Jika melihat fakta-fakta tersebut, sulit mengatakan bahwa persoalan utama pendidikan Lombok Timur hari ini adalah kurangnya variasi seragam sekolah.

Justru sebaliknya. Tantangan terbesar pendidikan daerah ini masih berkisar pada akses, pemerataan, dan kualitas layanan pendidikan. Dengan kata lain, persoalan yang dihadapi bukan bagaimana membuat anak tampil lebih seragam, melainkan bagaimana memastikan lebih banyak anak dapat masuk, bertahan, dan menyelesaikan pendidikan mereka.

Biaya yang Tidak Pernah Dianggap Masalah

Sering kali pemerintah melihat seragam semata-mata sebagai instrumen kedisiplinan. Padahal bagi sebagian keluarga, seragam adalah biaya. Dan biaya, sekecil apa pun, tidak pernah netral.

Bagi keluarga yang memiliki pendapatan tetap dan relatif mapan, tambahan satu atau dua jenis seragam mungkin hanya berarti pengeluaran tahunan. Namun bagi keluarga petani kecil, buruh tani, nelayan, pekerja informal, dan rumah tangga miskin lainnya, tambahan biaya pendidikan berarti pengurangan terhadap kebutuhan lain yang sama pentingnya.

Dalam kajian pendidikan, kondisi ini dikenal sebagai hidden cost of schooling atau biaya tersembunyi pendidikan. Sekolah memang tidak memungut biaya pendidikan secara langsung, tetapi keluarga tetap harus menanggung berbagai kebutuhan pendukung agar anak dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sekolah.

Penelitian Amra Sabic-El-Rayess yang diterbitkan dalam Compare: A Journal of Comparative and International Education menunjukkan bahwa biaya seragam dapat menjadi faktor yang menghambat akses pendidikan kelompok miskin. Seragam yang awalnya dirancang untuk menciptakan kesetaraan justru berpotensi menghasilkan eksklusi ketika tidak semua keluarga memiliki kemampuan yang sama untuk memenuhinya.

Persoalannya menjadi lebih relevan ketika dilihat dalam skala yang lebih luas. Pada tahun ajaran 2024/2025 terdapat 130.029 siswa SD yang tersebar di 784 sekolah serta sekitar 60 ribu hingga 70 ribu siswa SMP di seluruh Lombok Timur. Jika setiap keluarga harus menyediakan beberapa jenis seragam tambahan dengan biaya ratusan ribu rupiah per anak, maka akumulasi beban yang muncul bukan lagi persoalan rumah tangga individual, melainkan persoalan sosial dalam skala kabupaten.

Dampaknya mungkin tidak terlalu terasa bagi kelompok menengah ke atas. Namun bagi keluarga yang hidup di sekitar garis kemiskinan, tambahan biaya tersebut dapat menjadi tekanan yang nyata.

Ketika Seragam Menjadi Penanda Status Sosial