Tambang dan Ilusi Ekonomi NTB

Oleh : Maharani
Penulis adalah Peneliti Lombok Research Center (LRC)

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 13,64 persen pada triwulan I tahun 2026 sempat dipuji sebagai capaian luar biasa. Bahkan, hampir semua media di NTB memberitakan keberhasilan pemerintah propinsi NTB melalui kepemimpinan Lalu Iqbal tersebut. Menariknya lagi, angka itu disebut sebagai pertumbuhan tertinggi kedua di Indonesia setelah Maluku Utara. 

Pemerintah dan sebagian kalangan ekonomi melihatnya sebagai tanda keberhasilan pembangunan daerah. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah: apakah pertumbuhan itu benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat NTB secara nyata? Jawabannya belum tentu.

Belum genap satu bulan eforia kegembiraan itu, sebuah berita mengenai berakhirnya izin ekspor konsentrat tembaga PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di media online idntimes.com justru membuka kenyataan bahwa ekonomi NTB selama ini berdiri di atas fondasi yang rapuh dan sangat bergantung pada sektor ekstraktif. Ketika ekspor konsentrat berhenti pada 30 April 2026, pemerintah langsung mengakui bahwa penerimaan negara akan “stuck” dan pertumbuhan ekonomi NTB berpotensi melemah pada triwulan berikutnya. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tinggi yang selama ini dibanggakan sebenarnya lebih menyerupai ilusi statistik dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Fenomena ini memperlihatkan persoalan klasik dalam pembangunan daerah berbasis tambang. Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memang melonjak karena aktivitas industri pengolahan dan ekspor mineral meningkat drastis. Namun, pertumbuhan tersebut tidak otomatis menciptakan pemerataan kesejahteraan. Dalam banyak kasus, pertumbuhan ekonomi tambang justru bersifat eksklusif: keuntungan terkonsentrasi pada korporasi besar, sementara masyarakat di sekitar wilayah tambang masih bergelut dengan persoalan kemiskinan, pengangguran, kerusakan lingkungan, hingga keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan.

Kondisi inilah yang dapat disebut sebagai “ilusi pertumbuhan ekonomi”. Secara angka, ekonomi tumbuh sangat tinggi. Tetapi secara sosial, dampaknya belum tentu dirasakan secara merata oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang terlalu bergantung pada satu sektor rentan menciptakan ketidakstabilan. Hari ini ekonomi melonjak karena ekspor tambang tinggi, tetapi besok bisa turun drastis bahkan bisa minus ketika harga komoditas melemah, izin ekspor berakhir, atau smelter mengalami shutdown seperti yang terjadi saat ini.

Ketergantungan NTB terhadap sektor pertambangan terlihat sangat jelas dalam data yang dirilis pemerintah sendiri. Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 didorong oleh industri pengolahan yang tumbuh lebih dari 60 persen akibat aktivitas smelter AMNT. Sektor pertambangan juga tumbuh di atas 30 persen. Bahkan ekspor barang dan jasa meningkat hampir 92 persen karena ekspor komoditas tambang dan hasil pengolahan mineral.

Artinya, denyut nadi ekonomi NTB sangat ditentukan oleh satu perusahaan besar dan satu jenis komoditas. Yang lebih parah lagi adalah semua kebijakan terhadap keberlangsungan perusahaan tersebut masih didominasi oleh kebijakan pusat. Situasi seperti ini berbahaya bagi ketahanan ekonomi daerah. Ketika ekonomi terlalu bertumpu pada tambang, maka daerah menjadi rentan terhadap fluktuasi global dan kebijakan korporasi yang sulit diprediksi. Pemerintah daerah bisa kehilangan kemampuan membangun ekonomi yang mandiri dan beragam.

Beberapa indikator terbaru tahun 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi di NTB memang belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebut saja angka kemiskinan NTB pada Maret 2025 masih berada di level 11,78 persen atau sekitar 654,57 ribu jiwa. Angka ini masih jauh di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 8,47 persen. Bahkan pada September 2025, meskipun turun menjadi 11,38 persen, NTB tetap termasuk provinsi dengan tingkat kemiskinan dua digit. 

Dari sisi ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB pada Agustus 2025 tercatat sebesar 3,06 persen dengan jumlah pengangguran mencapai sekitar 97.930 orang. Kenaikan pengangguran ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berbasis tambang belum mampu menciptakan lapangan kerja formal yang cukup luas bagi masyarakat. 

Masalah stunting juga masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan berbagai rilis pemerintah daerah sepanjang 2025, prevalensi stunting NTB masih berada di kisaran 24–25 persen, lebih tinggi dibanding target nasional penurunan stunting. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diikuti perbaikan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat.

Sementara itu, sektor pertanian dan perikanan yang menjadi sumber penghidupan mayoritas masyarakat NTB justru memiliki nilai tambah ekonomi yang relatif rendah dibanding sektor pertambangan dan industri pengolahan. Padahal lebih dari 30 persen tenaga kerja NTB masih bekerja di sektor pertanian dalam arti luas. Namun kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi justru berasal dari aktivitas tambang dan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tinggi lebih banyak terkonsentrasi pada sektor ekstraktif, bukan ekonomi rakyat secara langsung.

Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan statistik dengan kesejahteraan riil masyarakat. Ekonomi NTB memang tumbuh tinggi pada 2025, tetapi sebagian besar pertumbuhan tersebut ditopang oleh ekspor mineral dan aktivitas smelter, sementara persoalan dasar seperti kemiskinan, pengangguran, stunting, dan rendahnya produktivitas sektor rakyat masih menjadi pekerjaan besar pemerintah daerah.

Kita perlu jujur mengakui bahwa ekonomi tambang sering kali menciptakan pertumbuhan tanpa transformasi sosial. Aktivitas produksi meningkat, ekspor naik, penerimaan negara bertambah, tetapi struktur ekonomi rakyat tidak banyak berubah. Petani tetap kesulitan pupuk berkualitas walaupun harga pupuk sudah diturunkan oleh pemerintah pusat, nelayan tetap menghadapi harga hasil tangkap yang tidak stabil, dan pelaku UMKM masih menghadapi akses modal yang terbatas. Karena perusahaan daerah kita yang bergerak di sektor keuangan seperti Bank NTB Syariah dan BPR NTB masih asyik bergelut di usaha yang relatif aman seperti kredit pegawai dan penyaluran gaji honorer. Kedua jasa keuangan milik masyarakat NTB ini belum benar-benar berani terjun di sektor UMKM dan Pertanian yang menjadi penopang kedua perekonomian NTB.

Karena itu, pertumbuhan ekonomi NTB seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa besar angka PDRB atau ekspor mineral, tetapi juga dari seberapa jauh masyarakat merasakan manfaat pembangunan. Apakah pendapatan petani meningkat? Apakah pengangguran berkurang? Apakah desa-desa menjadi lebih produktif? Apakah kualitas pendidikan dan kesehatan membaik? Jika jawabannya belum signifikan, maka pertumbuhan tinggi tersebut patut dipertanyakan kualitasnya.

Baca juga: Tiga Sektor yang Pengaruhi Ekonomi NTB Awal 2026: Industri Pengolahan, Pertambangan, Jasa Keuangan