Seragam Boleh Penting, Tapi Anak Tidak Sekolah Jauh Lebih Mendesak

Jangan sampai niat baik melestarikan budaya justru menimbulkan biaya tambahan yang memberatkan keluarga kurang mampu. Sebab pada akhirnya pendidikan harus menjadi ruang yang inklusif, bukan ruang yang secara tidak langsung menciptakan hambatan baru bagi kelompok miskin.

Pemerintah daerah perlu memahami bahwa biaya pendidikan tidak hanya terdiri atas uang sekolah. Ada banyak biaya tidak langsung yang harus ditanggung orang tua, mulai dari seragam, transportasi, perlengkapan belajar, hingga konsumsi anak selama bersekolah. Semakin banyak kewajiban yang dibebankan kepada keluarga, semakin besar pula risiko sebagian anak mengalami kesulitan mempertahankan keberlanjutan pendidikan mereka.

Karena itu, setiap kebijakan pendidikan seharusnya melewati satu pertanyaan sederhana: apakah kebijakan ini membantu anak tetap bersekolah atau justru berpotensi menambah beban keluarga? Jika jawabannya menambah beban, maka kebijakan tersebut perlu dikaji kembali.

Kepala Dinas Pendidikan tentu memiliki niat baik dalam meningkatkan kedisiplinan dan identitas budaya di sekolah. Namun niat baik saja tidak cukup. Kebijakan publik harus dibangun berdasarkan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.

Cara terbaik memahami realitas tersebut bukan melalui laporan di atas meja, melainkan dengan turun langsung ke desa-desa. Datangi keluarga petani di pelosok. Temui orang tua yang anaknya terancam putus sekolah. Dengarkan cerita ibu-ibu yang harus mengatur pengeluaran rumah tangga dengan pendapatan yang sangat terbatas. Lihat sendiri bagaimana sebagian masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan pendidikan dasar anak-anak mereka.

Dari sana akan terlihat bahwa persoalan pendidikan Lombok Timur jauh lebih kompleks dibanding urusan warna pakaian pada hari tertentu.

Masyarakat sesungguhnya tidak meminta terlalu banyak. Mereka hanya ingin anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang layak dengan biaya yang terjangkau. Mereka ingin pemerintah hadir membantu mengatasi hambatan pendidikan, bukan menambah daftar kewajiban baru yang harus dipenuhi.

Di tengah tantangan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, kebijakan pendidikan perlu lebih sensitif terhadap kondisi masyarakat. Pendidikan harus menjadi instrumen untuk mengurangi beban keluarga, bukan sebaliknya.

Lombok Timur membutuhkan terobosan besar untuk menurunkan angka anak tidak sekolah. Dibutuhkan program afirmatif bagi keluarga miskin, penguatan beasiswa, peningkatan akses pendidikan di wilayah terpencil, serta kolaborasi lintas sektor untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal.

Inilah agenda yang seharusnya menjadi prioritas utama. Sebab ukuran keberhasilan pendidikan bukanlah seberapa banyak jenis seragam yang dikenakan siswa, melainkan seberapa banyak anak yang berhasil masuk sekolah, bertahan belajar, dan menyelesaikan pendidikannya.

Jika masih ada puluhan ribu anak yang belum bersekolah, maka pekerjaan rumah pendidikan Lombok Timur sesungguhnya masih sangat besar. Dan selama persoalan mendasar itu belum terselesaikan, setiap kebijakan yang berpotensi menambah beban masyarakat layak untuk dipertanyakan kembali.

Pada akhirnya, yang paling dibutuhkan pendidikan Lombok Timur hari ini bukan tambahan aturan seragam, melainkan keberanian untuk menghadirkan kebijakan yang benar-benar menyentuh akar persoalan. Karena masa depan daerah ini tidak ditentukan oleh warna pakaian yang dikenakan anak-anak di sekolah, tetapi oleh seberapa banyak anak yang dapat mengakses pendidikan dan memperoleh kesempatan untuk mengubah hidup mereka menjadi lebih baik.

Sehingga diakhir tulisan ini, penulis sangat berharap kelapangan hati dan pikiran dari kepala Dinas untuk segera mencabut surat edaran yang sangat tidak bermanfaat dan tidak berfaedah tersebut. Demi keberlangsungan pendidikan anak-anak kita di lombok timur. Dan untuk menunjang visis Bupati agar Lombok Timur kedepannya menjadi SMART.

(*)