Seragam Boleh Penting, Tapi Anak Tidak Sekolah Jauh Lebih Mendesak

Oleh: Maharani
Penulis adalah Peneliti Lombok Research Center (LRC)

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Beberapa hari ini di Lombok Timur, orang tua siswa di hebohkan dengan keluarnya surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur. Surat edaran ini membuat orang tua siswa harus menguras dompetnya di tengah carut marutnya ekonomi keluarga. Dengan tetap berpikir jernih “Agar anak tetap bisa sekolah”. 

Pendidikan sudah seharusnya selalu dimulai dari pertanyaan yang paling mendasar: apakah semua anak sudah mendapatkan haknya untuk bersekolah? Pertanyaan ini penting diajukan ketika Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.4.4/886/Dikbud/2026 yang mengatur secara rinci penggunaan pakaian dinas ASN serta seragam sekolah peserta didik pada seluruh jenjang pendidikan.

Dalam surat edaran tersebut, diatur secara detail jenis pakaian yang harus dikenakan guru dan siswa pada setiap hari sekolah. Mulai dari seragam nasional, hitam putih, batik, busana muslim, pramuka, hingga pakaian adat Sasak pada waktu tertentu. Jika dilihat sekilas, kebijakan ini tampak sebagai upaya membangun disiplin, keseragaman, dan pelestarian budaya lokal. Tidak ada yang salah dengan tujuan tersebut. Namun persoalannya adalah soal prioritas kebijakan.

Ketika Lombok Timur masih menghadapi masalah besar dalam dunia pendidikan, apakah pengaturan seragam menjadi kebutuhan yang paling mendesak?. Data menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 21.710 anak di Lombok Timur yang belum mengenyam pendidikan atau berada di luar sistem pendidikan formal. Angka ini bukan sekadar statistik. Di balik angka tersebut terdapat ribuan anak yang kehilangan kesempatan belajar, kehilangan masa depan yang lebih baik, dan berpotensi terjebak dalam lingkaran kemiskinan antargenerasi.

Karena itu, yang seharusnya menjadi fokus utama Dinas Pendidikan bukanlah menambah variasi seragam yang harus dimiliki siswa, melainkan menyusun strategi konkret untuk memastikan seluruh anak usia sekolah kembali mendapatkan akses pendidikan.

Pendidikan bukan pertama-tama soal pakaian. Pendidikan adalah soal akses, kesempatan, dan keberpihakan kepada mereka yang paling rentan.

Baca juga: BPS NTB Cari 5.210 Mitra Sensus Ekonomi 2026, Tegaskan Seleksi Terbuka Tanpa Jalur Khusus

Di banyak desa di Lombok Timur, masih terdapat keluarga yang berjuang memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, biaya transportasi yang tidak murah, pendapatan sektor pertanian yang tidak menentu, serta terbatasnya lapangan pekerjaan membuat banyak rumah tangga harus melakukan berbagai penghematan. Dalam kondisi seperti itu, membeli seragam tambahan tentu bukan prioritas utama.

Mungkin bagi sebagian kalangan, tambahan satu atau dua jenis seragam bukan masalah besar. Tetapi bagi keluarga miskin, setiap kebijakan yang mengharuskan pengeluaran baru dapat menjadi beban yang nyata.

Sering kali pembuat kebijakan melihat persoalan dari meja kantor yang nyaman, dari ruang rapat yang berpendingin udara, dan dari laporan administratif yang tersusun rapi. Sementara realitas masyarakat jauh lebih kompleks. Ada orang tua yang harus bekerja sebagai buruh tani harian dengan penghasilan yang tidak menentu. Ada ibu rumah tangga yang menjadi tulang punggung keluarga karena suaminya merantau atau kehilangan pekerjaan. Ada keluarga yang masih kesulitan membeli perlengkapan sekolah dasar seperti tas, buku, dan sepatu.

Dalam situasi seperti itu, kebijakan yang menambah kewajiban pengadaan seragam baru berpotensi memperbesar beban ekonomi masyarakat.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah munculnya kesan bahwa pendidikan diukur dari keseragaman penampilan, bukan dari kualitas pembelajaran dan perluasan akses pendidikan. Padahal tantangan pendidikan Lombok Timur hari ini jauh lebih besar daripada sekadar urusan pakaian sekolah.

Masih terdapat persoalan angka putus sekolah, anak tidak sekolah, kualitas literasi yang perlu ditingkatkan, kesenjangan pendidikan antarwilayah, keterbatasan sarana pendidikan, hingga kebutuhan peningkatan kompetensi guru. Persoalan-persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius dan kebijakan yang inovatif.

Bayangkan apabila energi birokrasi yang digunakan untuk mengatur jenis pakaian siswa dialihkan untuk menyusun program penjangkauan anak tidak sekolah. Bayangkan jika perhatian yang sama diberikan untuk memetakan secara detail lokasi 21.710 anak yang belum bersekolah. Bayangkan jika pemerintah daerah membangun gerakan besar melibatkan kepala desa, sekolah, tokoh agama, dan masyarakat untuk mengembalikan anak-anak tersebut ke bangku pendidikan.

Dampaknya tentu akan jauh lebih besar bagi masa depan daerah. Tidak ada yang menolak pentingnya pelestarian budaya Sasak. Bahkan penggunaan pakaian adat di sekolah dapat menjadi sarana pendidikan budaya yang baik apabila dilaksanakan secara proporsional. Namun pelestarian budaya juga harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Jangan sampai niat baik melestarikan budaya justru menimbulkan biaya tambahan yang memberatkan keluarga kurang mampu. Sebab pada akhirnya pendidikan harus menjadi ruang yang inklusif, bukan ruang yang secara tidak langsung menciptakan hambatan baru bagi kelompok miskin.

Pemerintah daerah perlu memahami bahwa biaya pendidikan tidak hanya terdiri atas uang sekolah. Ada banyak biaya tidak langsung yang harus ditanggung orang tua, mulai dari seragam, transportasi, perlengkapan belajar, hingga konsumsi anak selama bersekolah. Semakin banyak kewajiban yang dibebankan kepada keluarga, semakin besar pula risiko sebagian anak mengalami kesulitan mempertahankan keberlanjutan pendidikan mereka.

Karena itu, setiap kebijakan pendidikan seharusnya melewati satu pertanyaan sederhana: apakah kebijakan ini membantu anak tetap bersekolah atau justru berpotensi menambah beban keluarga? Jika jawabannya menambah beban, maka kebijakan tersebut perlu dikaji kembali.

Kepala Dinas Pendidikan tentu memiliki niat baik dalam meningkatkan kedisiplinan dan identitas budaya di sekolah. Namun niat baik saja tidak cukup. Kebijakan publik harus dibangun berdasarkan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.

Cara terbaik memahami realitas tersebut bukan melalui laporan di atas meja, melainkan dengan turun langsung ke desa-desa. Datangi keluarga petani di pelosok. Temui orang tua yang anaknya terancam putus sekolah. Dengarkan cerita ibu-ibu yang harus mengatur pengeluaran rumah tangga dengan pendapatan yang sangat terbatas. Lihat sendiri bagaimana sebagian masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan pendidikan dasar anak-anak mereka.

Dari sana akan terlihat bahwa persoalan pendidikan Lombok Timur jauh lebih kompleks dibanding urusan warna pakaian pada hari tertentu.

Masyarakat sesungguhnya tidak meminta terlalu banyak. Mereka hanya ingin anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang layak dengan biaya yang terjangkau. Mereka ingin pemerintah hadir membantu mengatasi hambatan pendidikan, bukan menambah daftar kewajiban baru yang harus dipenuhi.

Di tengah tantangan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, kebijakan pendidikan perlu lebih sensitif terhadap kondisi masyarakat. Pendidikan harus menjadi instrumen untuk mengurangi beban keluarga, bukan sebaliknya.

Lombok Timur membutuhkan terobosan besar untuk menurunkan angka anak tidak sekolah. Dibutuhkan program afirmatif bagi keluarga miskin, penguatan beasiswa, peningkatan akses pendidikan di wilayah terpencil, serta kolaborasi lintas sektor untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal.

Inilah agenda yang seharusnya menjadi prioritas utama. Sebab ukuran keberhasilan pendidikan bukanlah seberapa banyak jenis seragam yang dikenakan siswa, melainkan seberapa banyak anak yang berhasil masuk sekolah, bertahan belajar, dan menyelesaikan pendidikannya.

Jika masih ada puluhan ribu anak yang belum bersekolah, maka pekerjaan rumah pendidikan Lombok Timur sesungguhnya masih sangat besar. Dan selama persoalan mendasar itu belum terselesaikan, setiap kebijakan yang berpotensi menambah beban masyarakat layak untuk dipertanyakan kembali.

Pada akhirnya, yang paling dibutuhkan pendidikan Lombok Timur hari ini bukan tambahan aturan seragam, melainkan keberanian untuk menghadirkan kebijakan yang benar-benar menyentuh akar persoalan. Karena masa depan daerah ini tidak ditentukan oleh warna pakaian yang dikenakan anak-anak di sekolah, tetapi oleh seberapa banyak anak yang dapat mengakses pendidikan dan memperoleh kesempatan untuk mengubah hidup mereka menjadi lebih baik.

Sehingga diakhir tulisan ini, penulis sangat berharap kelapangan hati dan pikiran dari kepala Dinas untuk segera mencabut surat edaran yang sangat tidak bermanfaat dan tidak berfaedah tersebut. Demi keberlangsungan pendidikan anak-anak kita di lombok timur. Dan untuk menunjang visis Bupati agar Lombok Timur kedepannya menjadi SMART.

(*)