Pengangguran Menurun, Apakah NTB Benar-Benar Sedang Bergerak Maju?

Masalah berikutnya terletak pada kualitas tenaga kerja secara umum. Publikasi BPS menunjukkan lebih dari separuh pekerja di NTB masih berpendidikan SMP ke bawah. Pada Februari 2026, pekerja berpendidikan SD ke bawah masih mendominasi sebesar 38,03 persen, sedangkan tenaga kerja berpendidikan tinggi hanya sekitar 14,80 persen.

Di satu sisi, kampus terus menghasilkan lulusan baru dalam jumlah besar. Di sisi lain, struktur ekonomi daerah belum berubah cukup cepat untuk memanfaatkan kapasitas pendidikan tersebut secara optimal.

Akibatnya, banyak sarjana masuk ke pekerjaan yang sebenarnya tidak membutuhkan pendidikan tinggi. Masalah utama NTB hari ini mungkin bukan semata pengangguran, melainkan lambatnya transformasi produktivitas ekonomi daerah.

Bonus Demografi di Persimpangan

NTB sedang menikmati bonus demografi dengan jumlah penduduk usia muda yang besar dan produktif. Namun, bonus demografi tidak otomatis menjadi keuntungan. Tanpa transformasi ekonomi yang nyata, peningkatan pendidikan justru dapat memunculkan tekanan sosial baru, mulai dari kompetisi kerja yang semakin ketat hingga migrasi tenaga kerja keluar daerah.

Karena itu, pembangunan tidak cukup hanya mengejar rendahnya angka pengangguran. Yang lebih penting ialah menciptakan ekonomi yang mampu memberi ruang hidup layak bagi generasi mudanya.

Ke Mana Kebijakan Harus Bergerak?

Masalah ketenagakerjaan di NTB tidak bisa diselesaikan hanya dengan membuka lowongan kerja jangka pendek atau mengandalkan proyek musiman. Persoalannya lebih mendasar, yakni adanya jarak antara pertumbuhan pendidikan masyarakat dan kemampuan ekonomi daerah dalam menciptakan pekerjaan produktif.

Perguruan tinggi tidak bisa lagi sekadar menjadi “pabrik wisuda”. Kampus perlu lebih serius membangun sistem tracer study yang terbuka dan berkelanjutan untuk mengetahui berapa lama lulusan memperoleh pekerjaan, bidang kerja yang dimasuki, hingga kesesuaian antara kompetensi dan kebutuhan pasar.

Di sisi lain, sektor pertanian juga harus berhenti dipandang sekadar ruang bertahan hidup. Pertanian memiliki potensi besar jika diarahkan menuju agribisnis modern, hilirisasi pangan, industri olahan, hingga pertanian berbasis teknologi. NTB sebenarnya tidak kekurangan tenaga muda terdidik. Yang belum tersedia ialah ruang agar mereka dapat masuk ke sektor produktif dengan cara kerja yang lebih modern dan kompetitif.

Hal serupa berlaku bagi UMKM. Selama ini UMKM lebih sering diposisikan sebagai alat penahan pengangguran daripada motor pertumbuhan ekonomi baru. Padahal, dengan dukungan pembiayaan, digitalisasi, penguatan merek, dan akses pasar, UMKM dapat menjadi mesin pembentuk kelas menengah baru di daerah.

Pemerintah daerah juga perlu membangun hubungan yang lebih erat antara dunia pendidikan dan kebutuhan ekonomi daerah. Kampus, dunia usaha, industri, dan UMKM perlu duduk bersama memetakan kebutuhan keterampilan masa depan agar pendidikan tidak berjalan sendiri sementara dunia kerja bergerak ke arah berbeda.

Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan tidak boleh berhenti pada rendahnya angka pengangguran terbuka. Pertanyaan yang lebih penting ialah berapa banyak pekerjaan formal baru yang tercipta, bagaimana kualitas upah pekerja, apakah produktivitas meningkat, dan apakah anak muda memiliki peluang mobilitas sosial yang nyata.

NTB kini berada di persimpangan penting. Pendidikan tinggi berkembang cepat, jumlah lulusan terus meningkat, dan ekonomi daerah tumbuh tinggi. Namun, semua itu belum sepenuhnya diikuti transformasi pasar kerja yang mampu menyediakan pekerjaan produktif dalam jumlah besar.

Jika transformasi ekonomi tidak dipercepat, NTB akan terus menghasilkan ribuan lulusan baru setiap tahun yang harus berjalan sendiri mencari tempat di pasar kerja yang belum benar-benar siap menerima mereka.

(*)