Pengangguran Menurun, Apakah NTB Benar-Benar Sedang Bergerak Maju?

Oleh : Suherman
Penulis adalah peneliti Lombok Research Center (LRC)

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Setiap tahun, ribuan mahasiswa diwisuda di Nusa Tenggara Barat. Aula kampus dipenuhi keluarga yang datang membawa harapan besar: pendidikan tinggi akan mengubah hidup anak-anak mereka. Namun di luar pagar kampus, pasar kerja tidak selalu bergerak secepat pertumbuhan lulusan baru. Lapangan kerja formal tetap terbatas, sektor informal masih mendominasi, sementara sebagian besar ekonomi daerah bertumpu pada sektor dengan produktivitas rendah. Di tengah situasi itu, angka pengangguran justru terus menurun. Pertanyaannya kemudian menjadi sederhana, tetapi mengganggu: apakah penurunan pengangguran benar-benar menunjukkan ekonomi NTB semakin sehat, atau justru menutupi persoalan yang lebih dalam tentang kualitas pekerjaan dan masa depan generasi mudanya?

Data rekap wisudawan perguruan tinggi NTB tahun 2025 mencatat sedikitnya 23.064 lulusan baru dalam satu tahun akademik. Universitas Mataram meluluskan 6.338 wisudawan, UIN Mataram 2.619 lulusan, Universitas Muhammadiyah Mataram 1.571 lulusan, dan Universitas Hamzanwadi sekitar 1.287 lulusan. Jumlah itu bahkan diperkirakan lebih besar karena sebagian kampus belum membuka data wisuda secara penuh.

Di sisi lain, kemampuan ekonomi daerah menyerap tenaga kerja terdidik belum tumbuh pada kecepatan yang sama. NTB tidak kekurangan orang yang bekerja. Yang masih kurang ialah pekerjaan yang produktif, stabil, dan memberi masa depan layak bagi generasi mudanya.

Angka Pengangguran Turun, tetapi Persoalan Belum Selesai

Pemerintah memiliki alasan untuk optimistis. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB pada Februari 2026 turun menjadi 2,99 persen dari 3,22 persen pada Februari 2025. Jumlah pengangguran juga berkurang hampir enam ribu orang dalam setahun terakhir.

Sekilas, data ini menunjukkan perbaikan. Namun, angka pengangguran tidak selalu menggambarkan kualitas ekonomi masyarakat secara utuh. Banyak orang memang bekerja, tetapi pekerjaan mereka belum tentu stabil, produktif, atau sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimiliki.

Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat jumlah penduduk bekerja mencapai 3,14 juta orang pada Februari 2026. Akan tetapi, sebagian besar masih terserap di sektor tradisional. Pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan proporsi 32,86 persen.

Artinya, ekonomi NTB memang mampu menyerap tenaga kerja, tetapi belum sepenuhnya bergerak menuju sektor modern dengan produktivitas tinggi.

Sektor Informal Masih Mendominasi

Persoalan lain muncul dari dominasi sektor informal. Pada Februari 2026, pekerja formal hanya sekitar 29,51 persen. Selebihnya bekerja di sektor informal.

Kondisi ini menjelaskan mengapa penurunan pengangguran tidak otomatis dirasakan sebagai peningkatan kesejahteraan. Banyak lulusan baru bekerja serabutan, berpindah pekerjaan, atau masuk ke bidang yang tidak sesuai dengan latar pendidikan mereka. Sebagian lainnya memilih merantau atau menjadi pekerja migran.

Baca juga: Angka Pengangguran NTB Menurun, Mayoritas Penduduk Bekerja di Sektor Informal

Fenomena ini bukan hanya terjadi di NTB. OECD menyebutnya sebagai school-to-work transition complexity, yakni situasi ketika transisi lulusan menuju dunia kerja menjadi semakin panjang dan tidak lagi linear. Gelar akademik tidak otomatis menjadi tiket menuju kelas menengah formal.

Pertumbuhan Tinggi, Lapangan Kerja Berkualitas Terbatas

Ironisnya, NTB justru mencatat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Pada Triwulan I-2026, ekonomi daerah tumbuh 13,64 persen secara tahunan. Pertumbuhan terbesar berasal dari industri pengolahan dan pertambangan.

Namun, pertumbuhan ekonomi tidak selalu berarti pertumbuhan lapangan kerja dalam jumlah besar. Banyak sektor modern tumbuh dengan karakter padat modal. Investasi meningkat dan produksi naik, tetapi kebutuhan tenaga kerja tidak bertambah secara sebanding.

Struktur ekonomi NTB juga masih bertumpu pada pertanian yang menyumbang 22,23 persen terhadap PDRB daerah, disusul pertambangan 19,71 persen dan perdagangan 14,10 persen.

Transformasi ekonomi memang berjalan, tetapi belum cukup cepat untuk membuka ruang kerja modern yang luas bagi lulusan pendidikan tinggi.

Pendidikan Meningkat, Produktivitas Belum Mengikuti

Masalah berikutnya terletak pada kualitas tenaga kerja secara umum. Publikasi BPS menunjukkan lebih dari separuh pekerja di NTB masih berpendidikan SMP ke bawah. Pada Februari 2026, pekerja berpendidikan SD ke bawah masih mendominasi sebesar 38,03 persen, sedangkan tenaga kerja berpendidikan tinggi hanya sekitar 14,80 persen.

Di satu sisi, kampus terus menghasilkan lulusan baru dalam jumlah besar. Di sisi lain, struktur ekonomi daerah belum berubah cukup cepat untuk memanfaatkan kapasitas pendidikan tersebut secara optimal.

Akibatnya, banyak sarjana masuk ke pekerjaan yang sebenarnya tidak membutuhkan pendidikan tinggi. Masalah utama NTB hari ini mungkin bukan semata pengangguran, melainkan lambatnya transformasi produktivitas ekonomi daerah.

Bonus Demografi di Persimpangan

NTB sedang menikmati bonus demografi dengan jumlah penduduk usia muda yang besar dan produktif. Namun, bonus demografi tidak otomatis menjadi keuntungan. Tanpa transformasi ekonomi yang nyata, peningkatan pendidikan justru dapat memunculkan tekanan sosial baru, mulai dari kompetisi kerja yang semakin ketat hingga migrasi tenaga kerja keluar daerah.

Karena itu, pembangunan tidak cukup hanya mengejar rendahnya angka pengangguran. Yang lebih penting ialah menciptakan ekonomi yang mampu memberi ruang hidup layak bagi generasi mudanya.

Ke Mana Kebijakan Harus Bergerak?

Masalah ketenagakerjaan di NTB tidak bisa diselesaikan hanya dengan membuka lowongan kerja jangka pendek atau mengandalkan proyek musiman. Persoalannya lebih mendasar, yakni adanya jarak antara pertumbuhan pendidikan masyarakat dan kemampuan ekonomi daerah dalam menciptakan pekerjaan produktif.

Perguruan tinggi tidak bisa lagi sekadar menjadi “pabrik wisuda”. Kampus perlu lebih serius membangun sistem tracer study yang terbuka dan berkelanjutan untuk mengetahui berapa lama lulusan memperoleh pekerjaan, bidang kerja yang dimasuki, hingga kesesuaian antara kompetensi dan kebutuhan pasar.

Di sisi lain, sektor pertanian juga harus berhenti dipandang sekadar ruang bertahan hidup. Pertanian memiliki potensi besar jika diarahkan menuju agribisnis modern, hilirisasi pangan, industri olahan, hingga pertanian berbasis teknologi. NTB sebenarnya tidak kekurangan tenaga muda terdidik. Yang belum tersedia ialah ruang agar mereka dapat masuk ke sektor produktif dengan cara kerja yang lebih modern dan kompetitif.

Hal serupa berlaku bagi UMKM. Selama ini UMKM lebih sering diposisikan sebagai alat penahan pengangguran daripada motor pertumbuhan ekonomi baru. Padahal, dengan dukungan pembiayaan, digitalisasi, penguatan merek, dan akses pasar, UMKM dapat menjadi mesin pembentuk kelas menengah baru di daerah.

Pemerintah daerah juga perlu membangun hubungan yang lebih erat antara dunia pendidikan dan kebutuhan ekonomi daerah. Kampus, dunia usaha, industri, dan UMKM perlu duduk bersama memetakan kebutuhan keterampilan masa depan agar pendidikan tidak berjalan sendiri sementara dunia kerja bergerak ke arah berbeda.

Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan tidak boleh berhenti pada rendahnya angka pengangguran terbuka. Pertanyaan yang lebih penting ialah berapa banyak pekerjaan formal baru yang tercipta, bagaimana kualitas upah pekerja, apakah produktivitas meningkat, dan apakah anak muda memiliki peluang mobilitas sosial yang nyata.

NTB kini berada di persimpangan penting. Pendidikan tinggi berkembang cepat, jumlah lulusan terus meningkat, dan ekonomi daerah tumbuh tinggi. Namun, semua itu belum sepenuhnya diikuti transformasi pasar kerja yang mampu menyediakan pekerjaan produktif dalam jumlah besar.

Jika transformasi ekonomi tidak dipercepat, NTB akan terus menghasilkan ribuan lulusan baru setiap tahun yang harus berjalan sendiri mencari tempat di pasar kerja yang belum benar-benar siap menerima mereka.

(*)