Wagub Dinda Beberkan Arah Pembangunan NTB 2026: Ketahanan Pangan hingga Pariwisata Berkualitas

Ringkasan Berita:

• Tema pembangunan NTB sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2026
• NTB didorong menjadi lumbung pangan nasional dan pariwisata petualangan berstandar internasional

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri menyampaikan tema besar pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2026. 

Ini disampaikan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA PPAS) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2026.

Dinda sapaan akrab Wakil Gubernur NTB ini tema pembangunan NTB sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2026.

Yakni akselerasi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, penyiapan ekosistem industri agro maritim dan pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan berkualitas. 

"Tema ini mencerminkan tujuan pembangunan di Nusa Tenggara Barat yang diarahkan kembali berkonsentrasi pada penurunan dan pengentasan angka kemiskinan," kata Dinda, Kamis (20/11/2025). 

Baca juga: Pembahasan APBD Perubahan 2025 Pemprov NTB Terkendala RKPD

Mantan Bupati Bima ini mengatakan, selain kemiskinan, NTB juga didorong menjadi lumbung pangan nasional dengan fokus pada penguatan pangan lokal dan mendorong industrialisasi. 

Salah satu bentuk dari pariwisata berkualitas yang dikembangkan NTB, kata Dinda, mengembangkan pariwisata petualangan berstandar internasional. 

Dinda mengatakan dengan pembahasan bersama KUA PPAS antara eksekutif dan legislatif ini diharapkan, mampu mendistribusikan sumber daya keuangan ini melalui program yang proporsional dan berkelanjutan. 

Politisi Partai Golkar ini menyampaikan pendapatan direncanakan sebesar Rp5,6 triliun, mengalami kenaikan 2,37 persen dari rancangan KUA PPAS sebesar Rp5,4 triliun. 

Sementara untuk belanja direncanakan sebesar Rp5,7 miliar mengalami kenaikan Rp 195 miliar dari rancangan KUA PPAS tahun 2026. 

Kemudian untuk pembiayaan terdapat defisit anggaran sebesar Rp 111 miliar. 

Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari Silpa sebesar Rp 234 miliar dan pengeluaran pembiayaan cicilan utang jatuh tempo sebesar Rp 122 miliar. 

(*)