Warga Lombok Tengah dan Gili Meno Surati Gubernur NTB, Minta Kepastian Penyelesaian TORA dan Air

Ringkasan Berita:

• Warga Karang Sidemen dan Gili Meno akan bersurat ke Gubernur NTB untuk menagih janji penyelesaian sengketa lahan TORA dan krisis air bersih.

• Gubernur NTB Lalu M. Iqbal berkomitmen menyelesaikan kedua persoalan tersebut melalui pembentukan Satgas dan rapat Gugus Tugas Reforma Agraria.

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Warga Desa Karang Sidemen, Kabupaten Lombok Tengah, dan Gili Meno, Desa Gili Indah, Kabupaten Lombok Utara, akan menyurati Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal untuk meminta kepastian penyelesaian dua persoalan besar yang mereka hadapi.

Dua persoalan yang tengah dihadapi warga tersebut yakni, sengketa lahan reformasi agraria (TORA) dan krisis air bersih yang telah berlangsung hampir dua tahun.

“Senin besok (10 November) kami akan bersurat ke Gubernur NTB untuk memastikan kapan jadwal rapat membahas lahan TORA di Karang Sidemen dan Desa Lantan,” ujar Amri Nuryadin, pendamping hukum warga dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jumat (7/11/2025).

Selain mendesak rapat Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), warga juga meminta agar Gubernur Iqbal segera menjadwalkan pertemuan antara Bupati Lombok Utara dan masyarakat Gili Meno untuk membahas solusi krisis air bersih.

“Kami juga meminta kepastian waktu kapan difasilitasi pertemuan warga dengan Bupati Lombok Utara terkait persoalan air bersih,” lanjut Amri.

Menurut Amri, Gubernur NTB sebelumnya sudah menandatangani berita acara hasil aksi demonstrasi pada 28 Oktober 2025 lalu.

Dalam dokumen itu, pemerintah provinsi berkomitmen mengadakan rapat GTRA dengan melibatkan masyarakat dan memfasilitasi pertemuan warga dengan kepala daerah terkait.

“Persoalan air bersih di Gili Meno harus segera ditangani. Sudah hampir dua tahun warga di sana hidup tanpa pasokan air layak. Negara harus hadir memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Amri.

Krisis Air Bersih Gili Meno Belum Teratasi

Warga Gili Meno hingga kini masih menghadapi kesulitan air bersih akibat pencabutan izin perusahaan penyulingan air laut.

Padahal, pulau kecil di utara Lombok ini merupakan destinasi wisata unggulan dengan panorama bawah laut yang menjadi daya tarik wisatawan mancanegara.

Kepala Dusun Gili Meno, Masrun, mengatakan warganya sudah berulang kali mengirim surat dan melakukan aksi meminta solusi konkret, namun belum mendapat kepastian.

“Ini bukan isu baru bagi Pak Gubernur. Sudah berulang kami bersurat dan aksi, tapi belum ada kejelasan,” ujar Masrun.

Baca juga: Gubernur Iqbal Janji Tuntaskan Sengketa TORA hingga Krisis Air Bersih di Gili Meno

Untuk memenuhi kebutuhan air bagi 267 kepala keluarga, pemerintah sementara ini mengirimkan air dari daratan Lombok menggunakan kapal. Namun, volume yang dikirim belum mencukupi kebutuhan harian warga.

Masrun menolak rencana penggunaan perusahaan swasta untuk kembali mengelola air di Gili Meno karena dikhawatirkan merusak ekosistem laut.