Mataram Harus Efisien, Pemotongan TKD Rp270 Miliar Paksa Pemkot Bahas Ulang Program Strategis

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika 

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA MATARAM - Pemerintah Kota Mataram menghadapi tantangan fiskal setelah terkena dampak pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) secara signifikan. Pemotongan ini mencapai Rp270 miliar atau setara 18 persen dari total anggaran.

Kondisi tersebut secara otomatis membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram tahun 2025 menurun drastis, dari yang semula direncanakan mencapai Rp1,1 triliun menjadi sekitar Rp900 miliar.

Menanggapi situasi ini, Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana menyampaikan pemotongan TKD adalah kebijakan yang mempengaruhi seluruh daerah di Indonesia, tidak hanya Kota Mataram.

“Untuk itu, mau tidak mau kita pemerintah daerah harus menggunakan fiskal secara rasional dan efisien,” ucap Mohan saat ditemui TribunLombok.com, Jumat (10/9/2025).

Mohan menyoroti sebagian besar anggaran daerah saat ini terserap untuk belanja pegawai, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan program lain menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, fokus utama Pemkot Mataram adalah melakukan penyesuaian program.

“Fokus utama saat ini adalah melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan dan menyelesaikan proyek-proyek strategis seperti pembukaan jalan baru untuk mengurai kemacetan di Pagutan,” kata Mohan.

Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, Wali Kota menjamin bahwa pelayanan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, utilitas (lampu jalan), dan pengelolaan sampah, tetap menjadi prioritas utama yang harus berjalan.

Ditambahkannya, hingga saat ini belum ada komunikasi atau diskusi antara pemerintah daerah dengan kementerian legislatif dalam hal ini DPRD Kota Mataram terkait mengenai penyesuaian kebijakan dan dampaknya di daerah.

Dia juga berencana, akan mengatur waktu untuk melakukan pembahasan lanjutan, agar program yang telah disusun berjalan sebagaimana mestinya.

“Kita saat ini fokus dulu ke program yang sudah dirancang sejak awal, baik yang bersifat lanjutan maupun yang sempat tertunda,” demikian Mohan. 

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menyebutkan, dengan terjadinya pemotongan TKD, saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi satu harapan agar APBD Kota Mataram tetap stabil. Dimana target PAD Kota Mataram sekira Rp600 miliar.

"PAD sekitar Rp631 miliar, jika ditambah dengan dana TKD APBD Kota Mataram berjumlah Rp1,5 triliun,"sebutnya.

Alwan berharap, pemotongan yang terjadi pada dana TKD ini dikembalikan ke daerah dalam bentuk program pusat yang lain. Seperti proyek pengadaan jalan, jembatan, dan lainnya.

“Mudahan dana transfer ini di kembalikan tapi mungkin dengan kegiatan yang lain seperti proyek jalan dan jembatan, itu proyek pusat dan mudahan ini kita belum tau skema pusat seperti apa,” kata Alwan.

Di samping itu Alwan meyakini, jika pemotongan dana TKD ini akan kembali dalam bentuk program non fisik yang lain, diantaranya yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat seperti pembagian beras, minyak dan lain sebagainya.

“Ini kan bagian program nasional. Ya kita maklumi dan kita harapkan program nasional masuk ke Kota Mataram dalam kegiatan fisik dan non fisik,” pungkasnya.

Diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa membuat kebijakan baru yakni adanya pemotongan dana transfer ke daerah (TKD).

Dikutip dari TribunNews.com, pemotongan TKD ini dikarenakan ekonomi sedang mengalami perlambatan beberapa waktu ke belakang.

Kondisi tersebut berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, ekonomi melambat selama sembilan bulan pertama 2025.

"Jadi kalau diminta (TKD tak dipotong) sekarang, pasti saya enggak bisa," kata Purbaya Yudhi Sadewa.

Menkeu berjanji menambah TKD pada tahun depan jika ada peningkatan ekonomi nasional.