Dana TKD Kota Mataram Terpangkas Rp270 M, PAD Jadi Harapan Stabilisasi Anggaran

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandhi

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA MATARAM - Pemerintah Kota Mataram terdampak kebijakan pemerintah pusat terkait pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD).

Pada tahun 2025 ini, dana TKD Pemerintah Kota Mataram (Pemkot) mengalami pemotongan sekitar Rp270 miliar atau sekitar 18 persen dari yang seharusnya diterima.

Awalnya, Kota Mataram diperkirakan akan menerima Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp1,1 triliun. Namun, akibat pemotongan 18 persen tersebut, APBD yang bisa diterima tahun ini hanya mencapai Rp900 miliar.

"Kita pemotongannya 18 persen, itu nilainya sekitar Rp270 miliar. Kita punya (APBD) Rp1,1 triliun dipotong Rp270, sekarang sekitar Rp900 miliar," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri,Rabu (8/10/2025).

Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini menjadi salah satu harapan untuk menjaga APBD Kota Mataram tetap stabil. Diketahui, target PAD Kota Mataram berada di kisaran Rp600 miliar.

"APBD kita ditambah PAD sekitar Rp631 miliar. Jika ditambah dengan dana TKD, APBD Kota Mataram berjumlah Rp1,5 triliun," tambahnya.

Alwan berharap pemotongan yang terjadi pada dana TKD ini dapat dikembalikan ke daerah dalam bentuk program pusat yang lain, seperti proyek pengadaan jalan, jembatan, dan lainnya.

"Mudahan dana transfer ini dikembalikan, tapi mungkin dengan kegiatan yang lain seperti proyek jalan dan jembatan. Itu proyek pusat dan mudahan ini kita belum tahu skema pusat seperti apa," kata Alwan.

Selain itu, Alwan meyakini pemotongan dana TKD ini akan kembali dalam bentuk program nonfisik yang lain. Program tersebut diyakini akan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti pembagian beras, minyak, dan lain sebagainya.

"Ini kan bagian program nasional. Ya kita maklumi dan kita harapkan program nasional masuk ke Kota Mataram dalam kegiatan fisik dan nonfisik," pungkasnya.

Mengutip TribunNews.com, pemotongan TKD ini dikarenakan ekonomi sedang mengalami perlambatan beberapa waktu ke belakang.

Kondisi tersebut berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, ekonomi melambat selama sembilan bulan pertama 2025.

"Jadi kalau diminta (TKD tak dipotong) sekarang, pasti saya enggak bisa," kata Purbaya Yudhi Sadewa.

Menkeu berjanji menambah TKD pada tahun depan jika ada peningkatan ekonomi nasional.