Pemkot Mataram Siapkan Tim Pansel untuk Isi Kekosongan 11 Jabatan Pimpinan OPD

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram tengah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) pengangkatan jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Tahun 2025 ini, terdapat 10 OPD yang masih kosong, dan 1 jabatan lagi akan segera lowong pada akhir tahun karena pejabatnya memasuki masa pensiun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, mengatakan Pemkot telah mengusulkan nama-nama anggota Pansel ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Tim ini nantinya akan bertugas menyeleksi calon pejabat untuk mengisi jabatan tinggi pratama di lingkup Pemkot Mataram.

“Nama timnya dulu kita usulkan ke Provinsi dan kita usulkan ke BKN, jumlahnya tiga dari akademisi, satu kota dan satu dari provinsi,” ujar Alwan, Selasa (7/10/2025).

Tiga Akademisi Berpengalaman Masuk Tim Pansel

Menurut Alwan, tiga dari lima anggota Pansel berasal dari kalangan akademisi yang sudah berpengalaman dalam proses seleksi jabatan. Mereka antara lain Prof. Zainal Asikin, Dr. H. Muazar Habibie, dan Prof. Yusuf Ahyar Sutaryono.

Baca juga: Cerita Baiq Nelly Ikut Pansel Jabatan Pemprov NTB dan Ujikom Pemkot Mataram

Ketiga akademsi ini sering terlibat dan digunakan sebagai panitia seleksi sebelumnya.

Sementara itu, dua anggota lainnya berasal dari unsur pemerintah daerah dan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Saat ini, pihak Pemkot masih menunggu konfirmasi dari Pemprov NTB mengenai siapa yang akan ditunjuk menjadi perwakilan dalam tim tersebut.

“Perwakilan dari provinsi siapa pun yang direkomendasikan, kami siap menerimanya,” kata Alwan.

11 Jabatan Tinggi Pratama Akan Diseleksi

Sebanyak 11 Jabatan Tinggi Pratama (JPT) akan diisi melalui proses seleksi terbuka bulan ini. Jabatan-jabatan tersebut mencakup berbagai posisi strategis di lingkungan Pemkot Mataram, di antaranya:

• Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
• Kepala Dinas Sosial
• Kepala Dinas Tenaga Kerja
• Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
• Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
• Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
• Kepala Dinas Perikanan
• Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

(*)