Demo di Wilayah NTB Hari Ini: Massa Aksi di Lombok hingga Sumbawa Datangi Kantor DPRD

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Sejumlah aksi unjuk rasa digelar serentak di berbagai daerah di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (1/9/2025). 

Sejumlah massa aksi menyampaikan beragam tuntutan saat mendatangi kantor DPRD. 

Mulai dari pelibatan penyusunan kebijakan, menolak tindakan represif, hingga tuntutan reformasi DPR. 

Berikut ini sejumlah aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah NTB hari ini. 

Baca juga: Polres Mataram Tahan Seorang Pelajar Terkait Kasus Penjarahan Gedung DPRD NTB saat Aksi Unjuk Rasa

1. Kota Mataram

Sejumlah elemen masyarakat menggelar demonstrasi di depan kantor Gubernur NTB, Kota Mataram, Senin (1/9/2025). 

Massa menyerukan tuntutan antara lain, mendesak ketua umum partai politik agar segera memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang menghina dan merendahkan martabat rakyat. 

Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Kapolri Jenderal Polisi Listiyo Sigit

Menuntut aparat untuk menghentikan segala bentuk tindakan kekerasan terhadap massa aksi. Serta, menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

Mendesak kepolisian daerah di seluruh indonesia untuk membebaskan massa aksi yang ditahan. 

Menolak dengan tegas segala bentuk upaya penerapan darurat militer.

Mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia tetap solid atas nama NKRI. 

Gubernur Lalu Muhamad Iqbal yang menemui massa aksi berjanji, akan meneruskan tuntutan para pendemo ini ke pemerintah pusat sesegera mungkin. 

"Saya menyampaikan komitmen, saya akan menyampaikan (tuntutan) tanpa diedit meneruskan kepimpinan tertinggi di Jakarta," kata Iqbal. 

2. Lombok Tengah

Gabungan mahasiswa dan pemuda melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Lombok Tengah, Kecamatan Praya, Senin (1/9/2025).

Ratusan massa aksi selanjutnya meminta seluruh anggota DPRD Lombok Tengah untuk keluar.

Massa menyerukan tuntutan penanganan kasus pajak penerangan jalan, evaluasi program makan bergizi gratis yang menimbulkan keracunan, perbaikan jalan kabupaten yang rusak, audit seluruh anggota DPRD, membebaskan mahasiswa yang ikut ditahan karena demonstrasi, dan menghentikan tindakan represif aparat, serta reformasi DPR.

3. Lombok Timur 

Cipayung Plus kabupaten Lombok Timur menggelar unjuk rasa di kantor DPRD, Senin (1/9/2025).

Pantauan TribunLombok.com, ratusan massa aksi dengan berbagai atribut mendatangi kantor DPRD Lombok Timur sekitar pukul 11.47 Wita.

Tampak aparat keamanan dari TNI-Polri sudah berjaga-jaga.

Massa aksi terlebih dulu menyampaikan orasi di kantor Bupati Lombok Timur, Polres Lombok Timur dan berakhir di kantor DPRD Lombok Timur. 

Rute aksi ke tiga titik lokasi berdekatan sehingga dapat ditempuh lebih kurang 15 menit.

Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lombok Timur Yogi Setiawan mengkritik minimnya pengawasan para anggota DPRD dalam mengawasi pemerintahan.

Demikian juga rendahnya pelibatan masyarakat dalam mengambil keputusan.

“Aspek legislasi, persoalannya minimnya pelibatan masyarakat, pemuda dan mahasiswa,” tegasnya.

Yogi mengatakan legislator seharusnya melibatkan mahasiswa, pemuda, dan masyarakat dalam menentukan peraturan daerah sehingga menghasilkan kebijakan yang pro rakyat.

“Itu sangat menentukan dalam pembuatan peraturan daerah yang merepresentasikan kepentingan rakyat,” jelasnya.

4. Lombok Utara

Aksi demonstrasi digelar di Kantor DPRD Lombok Utara, Senin (1/9/2025). 

Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Lombok Utara mengajukan sejumlah tuntutan. 

Antara lain mengevaluasi kinerja dewan, RUU perampasan aset, menuntut pembongkaran dermaga, menuntut kesejahteraan buruh, penerangan jalan umum.

Selanjutnya, menuntut tindakan represif dihentikan, pengusutan kasus kekerasan polisi terhadap demonstran, kenaikan tunjangan DPR, kenaikan PBB, hingga menuntut anggota dewan responsif. 

5. Sumbawa Barat

Sejumlah mahasiswa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD, Senin (1/9/2025).

Ada pun tuntutan para antara lain Menolak Kenaikan Tunjangan DPR RI, Batalkan Kebijakan Tunjangan Rumah Anggota DPR, Mendesak Presiden Prabowo segera mencopot Kapolri dan Kapolda Metro Jaya, Evaluasi dan Reformasi Kinerja Kepolisian, Mendesak Pengusutan Tindakan Represif Aparat Kepolisian, Mendesak Kepolisian Usut Tuntas Kematian Affan Kurniawan, Meminta Percepatan Pembahasan RUU Perampasan Aset,

Sedangkan tuntutan untuk daerah, Evaluasi Proyek Strategis Daerah KSB Tahun 2025, Cabut Dan Perjelas Perda "Pariwisata" dan Mendesak Penutupan Tempat Dugaan Penjualan Minuman Keras (Miras) dan indikasi prostitusi di KSB.

(*)