Watak Jahat Mengurus Kebudayaan

Kejahatan tersebut hadir melalui wajah-wajah birokrat dan pelaku budaya yang tampak normal. Tampak bemoral. Tampak bernilai. Tampak berilmu tinggi. Tampak berpengalaman luas. Mereka terlihat administratif dan prosedural. Namun, individu-individu ini bertindak tanpa nurani demi keuntungan pribadi di balik meja kekuasaan. Watak jahat ini termanifestasi dalam berbagai indikator perilaku yang spesifik dan destruktif.

Indikator pertama dari watak jahat ini adalah perilaku menelikung sesama pelaku kebudayaan. Ekosistem kebudayaan idealnya berbasis pada kolaborasi dan gotong-royong berasaskan kemanusiaan. Namun, realitas saat ini menunjukkan kerusakan parah pada ekosistem tersebut. 

Kebudayaan berubah menjadi arena pertarungan yang brutal. Mentalitas yang berkembang adalah kanibalisme kultural. Sesama pelaku budaya saling menjatuhkan satu sama lain. Saling tikam belakang. Tindakan menelikung kawan seiring menjadi hal yang lumrah demi mengamankan posisi tawar di hadapan pemberi kuasa.

Solidaritas budayawan-seniman yang seharusnya menjadi perekat komunitas, luntur. Hubungan antarmanusia dalam lingkup kebudayaan digantikan oleh kompetisi yang tidak sehat. Pertandingan muka baik yang memalukan. Pelaku budaya tidak lagi melihat rekannya sebagai mitra berpikir. Rekan mencipta. Teman mengelola. Mitra tersebut dianggap sebagai ancaman bagi eksistensi pribadi. 

Watak jahat ini menciptakan atmosfer ketidakpercayaan yang meluas. Kreativitas tidak dapat tumbuh subur dalam ekosistem kebudayaan-kesenian yang penuh dengan kecurigaan dan pengkhianatan. Kreativitas yang tumbuh dari lambung kejahatan akan melahirkan manusia berwatak jahat.

Indikator kedua adalah dominasi intrik dalam upaya mendapatkan proyek kebudayaan. Kompetensi dan kualitas kreativits-berpikir tidak lagi menjadi ukuran utama dalam keberhasilan mengakses program pemerintah. Kemampuan melakukan lobi gelap dan menyusun intrik politik menjadi penentu utama.

Banyak oknum pelaku budaya menghabiskan energi untuk merancang skenario manipulatif daripada berkarya. Tujuan utama mereka hanyalah memenangkan proposal atau mendapatkan akses terhadap dana hibah. Atau dana lain yang diperuntukkan pemerintah dan perusahaan.

Praktik ini melahirkan budaya penjilat di kalangan seniman dan budayawan. Mereka mendekati penguasa anggaran dengan cara-cara yang tidak etis. Intrik tersebut seringkali melibatkan penyebaran fitnah terhadap pesaing. 

Fokus utama telah bergeser dari penciptaan nilai estetika-nilai budaya-nilai manusia menjadi perebutan sumber daya ekonomi semata. Kebudayaan kehilangan marwahnya karena dikelola dengan cara-cara mafia kampungan.

Indikator ketiga menyasar pada patologi birokrasi yang sangat akut, yakni penyunatan anggaran dalam birokrasi kebudayaan. Anggaran kebudayaan yang dialokasikan oleh negara sejatinya bertujuan untuk pemajuan peradaban. Namun, dana tersebut seringkali mengalami kebocoran yang sistematis. Praktik pemotongan anggaran terjadi di berbagai lini. Pemotongan ini dilakukan dengan berbagai dalih administratif yang dibuat-buat.

Dana yang sampai ke tangan pelaku budaya atau komunitas seringkali jauh di bawah nominal yang tertera dalam dokumen resmi. Tindakan ini merupakan bentuk pencurian terhadap hak publik. Penyunatan anggaran menyebabkan kualitas kegiatan kebudayaan menurun drastis. 

Kegiatan yang dihasilkan hanya bersifat seremonial belaka karena keterbatasan dana riil. Birokrasi kebudayaan yang seharusnya memfasilitasi justru menjadi predator yang menggerogoti sumber daya.

Indikator keempat adalah keberadaan birokrat yang menjadikan kebudayaan semata-mata sebagai ladang nafkah. Tipe birokrat ini tidak memiliki visi kebudayaan sama sekali. Mereka hanya bisa hidup dan makan dari proyek-proyek berbiaya pemerintah. 

Birokrat semacam ini memandang program kebudayaan sebagai komoditas ekonomi. Mereka tidak peduli pada dampak jangka panjang dari program tersebut terhadap masyarakat.

Mentalitas parasit ini sangat berbahaya. Birokrat tersebut akan menciptakan program-program yang tidak substansial asalkan memiliki anggaran besar. Mereka bergantung sepenuhnya pada siklus proyek pemerintah.