Gedung Dibakar Massa, DPRD NTB Akan Bangun Tenda sebagai Kantor Sementara

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan membangun tenda sebagai kantor sementara pasca pembakaran gedung DPRD NTB saat unjuk rasa, Sabtu (30/8/2025). 

"Untuk sementara kami akan pakai tenda, bangun tenda di luar (gedung) sebagai sekretariat, tapi untuk (sidang) paripurna kami akan pinjam gedung Sangkareang. Setiap harinya (kerja) kami pakai tenda saja dulu di luar," kata Ketua  DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, usai rapat Forkopimda di pendopo Gubernur NTB, Sabtu (30/8/2025) malam.

Pembangunan tenda menajdi solusi sementara. Hal ini dilakukan agar tugas dan fungsi legislatif tidak terganggu.

Rencana itu sudah disampaikan Isvie kepada Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat rapat. Mereka meminta pemprov membantu agar kerja-kerja dewan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

"Kinerja dari DPRD harus tetap berjalan, kami perlu kantor, kami perlu sekretariat meski pun kecil untuk menjalankan tugas kedewanan kami. InsyaAllah semua akan berjalan dengan baik," kata politisi Partai Golkar ini.

Baca juga: Unjuk Rasa di Mataram: Gedung DPRD NTB-Ruang Pimpinan Hangus Terbakar, Kantor Polda NTB Rusak

Jumlah kerugian kibat insiden pembakaran gedung kantor tersebut saat ini belum dihitung. Dewan juga tidak membahas rencana renovasi dalam Waktu dekat.

"Tidak ada laporan (melapor ke polisi) untuk kejadian ini," tegasnya.

Terkait insiden pembakaran gedung DPRD, Isvie menyatakan keprihatinannya. Akibat peristiwa tersebut, gedung tidak dapat digunakan lagi.

"Semoga kembali kondusif, dan kita bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal anarkis," imbunya.

"Kami DPRD membuka pintu untuk selalu berdiskusi dan menerima demo dengan baik. Tapi kali ini mungkin ada hal-hal," katanya.   

Sementara itu, Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, menegaskan komitmennya untuk membantu DPRD agar tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Pemerintah Provinsi NTB akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan operasional DPRD tetap berjalan normal. Pihaknya akan membantu sekuat tenaga agar mereka dapat kembali bertugas demi masyarakat.

"Kami pemerintah provinsi akan bersama-sama memikirkan untuk memastikan DPRD tetap bisa menjalankan fungsinya, karena sedang banyal hal penting yang sedang dibahas," ujarnya.