DPRD Kota Mataram Sebut Perampingan OPD jadi Kunci Efektivitas Kinerja

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK BARAT - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat, menyoroti pentingnya efisiensi dan evaluasi kinerja di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Saat ini banyak OPD di Kota Mataram yang perlu dievaluasi secara menyeluruh guna memastikan fungsi dan tugasnya benar-benar berjalan efektif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

“Keberadaan OPD bukan sekadar formalitas struktur birokrasi, tetapi harus berorientasi pada hasil dan inovasi yang nyata. Oleh kita fraksi PKS meminta agar pemerintah kota tidak ragu melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja setiap OPD, terutama yang dinilai kurang produktif,” ucap Ismul setelah dikonfirmasi, Senin (3/11/2025)

Ismul menjelaskan bahwa penataan struktur OPD menjadi langkah strategis dalam mewujudkan Kota Mataram yang unggul dan kompetitif. 

Menurutnya, jumlah OPD yang terlalu banyak tanpa diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai justru bisa menghambat kinerja pemerintahan. 

Baca juga: Desain Kantor Wali Kota Mataram Diubah, DPRD Pertanyakan Transparansi Proyek

Dia juga menilai, dalam konteks efisiensi dan optimalisasi birokrasi, penggabungan atau merger OPD bisa menjadi solusi yang realistis. 

Hal ini karena beberapa OPD teknis di Kota Mataram masih menghadapi kendala keterbatasan tenaga ahli, sehingga kinerjanya belum maksimal. 

“Dalam mewujudkan Mataram yang unggul, lebih baik di-merger, karena mungkin bisa jadi tidak optimal karena kurangnya SDM di OPD teknis,” ujar Ismul.

Ismul juga menekankan pentingnya transparansi anggaran sebagai bagian dari upaya memperbaiki kinerja OPD dengan mendorong pemerintah kota mempublikasikan secara terbuka realisasi anggaran setiap OPD kepada masyarakat. 

Menurutnya, publik berhak mengetahui sejauh mana anggaran publik digunakan secara efektif dan tepat sasaran. 

Dia mengungkapkan bahwa rendahnya serapan anggaran di sejumlah OPD selama ini menjadi salah satu indikator lemahnya perencanaan dan pelaksanaan program. 

Untuk itu, ia meminta agar OPD yang memiliki tingkat realisasi anggaran rendah segera dievaluasi dan diberikan pembinaan agar kinerjanya meningkat. 

“Minta publikasi realisasi anggaran OPD, karena kota termasuk kota yang realisasi anggarannya rendah. OPD yang rendah dievaluasi,” katanya

Ismul juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran pemerintah dapat diwujudkan melalui langkah konkret berupa perampingan struktur OPD.