Tak Terganggu Pemotongan TKD, Pembangunan Kantor Wali Kota Mataram Tetap Berjalan

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kebijakan Pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat memang berdampak pada penyelenggaraan berbagai program infrastruktur di Kota Mataram.

Dampak tersebut memaksa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memangkas sejumlah rencana pembangunan.

Kepala Dinas PUPR, Lale Widiahning, menjelaskan keterbatasan anggaran akibat pemotongan TKD membuat sejumlah proyek yang direncanakan untuk tahun depan, seperti pembangunan jalan dan taman, harus dieliminasi.

“Nah dampak dari pemotongan TKD tentu apa yang menjadi rencana kita tahun depan itu pasti banyak yang tereliminasi,” ungkapnya saat ditemui di kantor walikota, Rabu (22/10/2025).

Dengan anggaran yang terpangkas, Dinas PUPR kini hanya memprioritaskan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan bahu jalan.

“Prioritas kami untuk tahun ini hanya pemeliharaan, itu yang utama dulu,” lanjutnya.

Namun, di tengah kebijakan pengetatan anggaran tersebut, pembangunan Kantor Walikota Mataram dipastikan akan terus dilanjutkan.

Proyek pembangunan ini tidak terdampak oleh pemotongan anggaran karena statusnya yang merupakan prioritas utama daerah untuk saat ini.

“Kantor Walikota itu menjadi prioritas daerah, jadi tidak terganggu dengan itu (pemotongan anggaran),” tegas Lale.

Saat ini, kondisi jalanan di Kota Mataram tergolong baik, dengan hanya sekitar 15 persen yang masih kurang bagus dan memerlukan pemeliharaan rutin.