Dana TKD Dipangkas, PUPR Mataram Hapus Sejumlah Proyek Pembangunan

Laporan TribunLombok.com, Nurfadlilah 

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kebijakan Pemerintah Pusat terkait Pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) berdampak pada berbagai program infrastruktur di Kota Mataram.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning, menjelaskan, pemotongan TKD secara langsung memengaruhi perencanaan pembangunan daerah.

Ia mengatakan bahwa sejumlah perencanaan pembangunan yang sudah direncanakan untuk tahun depan harus dieliminasi karena keterbatasan anggaran akibat pemotongan, baik pembangunan jalan, taman, hingga infrastruktur lainnya. 

“Nah dampak dari pemotongan TKD tentu apa yang menjadi rencana kita tahun depan itu pasti banyak yang tereliminasi,” saat ditemui di kantor walikota pada Rabu (22/10/2025).

Dengan anggaran yang terbatas, Dinas PUPR kini memprioritaskan kegiatan pemeliharaan jalan dan bahu jalan.

Pemeliharaan ini dilakukan melalui sistem swakelola, dengan petugas harian disiapkan untuk menambal jalan berlubang dan membersihkan bahu jalan dari gulma, demi kenyamanan pengendara.

 “Prioritas kami untuk tahun ini hanya pemeliharaan, itu yang utama dulu.”

Sementara itu, pembangunan kantor Walikota Mataram akan tetap dilanjutkan karena proyek ini menjadi prioritas utama daerah dan tidak terganggu oleh pemotongan anggaran.

“Kantor wali kota itu menjadi prioritas daerah, jadi tidak terganggu dengan itu (pemotongan anggaran),” jelasnya.

Saat ini, hanya sekitar 15 persen jalanan di Kota Mataram yang kondisinya kurang bagus, sementara sisanya tergolong baik dan hanya memerlukan pemeliharaan rutin.