Praktik Baik Kebijakan Publik Berbasis Bukti dari Kabupaten Lombok Tengah

Hasil pemutakhiran menunjukkan bahwa terdapat sekitar 38.000 rumah tangga miskin dan rentan di Lombok Tengah. Data ini kemudian digunakan untuk: (1) menentukan penerima PKH dan BPNT secara otomatis melalui sistem terpusat; (2) merancang program bantuan lokal seperti BLT Desa Berbasis Data yang dibiayai dari APBD; dan (3) memetakan kemiskinan per desa untuk perencanaan intervensi mikro.

Dampak penerapan pendekatan kebijakan ini kemudian terjadi akurasi penyaluran bantuan meningkat dari 65 persen (2019) menjadi 89 % (2023). Angka kemiskinan turun dari 15,1 %  di tahun 2020 menjadi 14,2 % di tahun 2023 dan 12,07 % di tahun 2024. 

Praktik baik lainnya terlihat pada kebijakan peningkatan akses pendidikan melalui analisis drop out. Lombok Tengah, angka drop out di jenjang SMP dan SMA masih menjadi persoalan serius, terutama di wilayah pedalaman. Hasil survey yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 menunjukkan: angka drop out jenjang SMP mencapai 8,7 % ; angka drop out jenjang SMA mencapai 12,3 % .

Penyebabnya keterbatasan akses transportasi, beban ekonomi keluarga, dan kurangnya motivasi belaja. Berdasarkan bukti emperis ini Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah Menyusun formulasi kebijakan yang disebut kebijakan afirmatif pada tiga program, yaitu: (1) transportasi Pendidikan gratis; (2) beasiswa pendidikan Lombok Tengah; dan (3) penguatan peran guru dan komite sekolah.  

Dampak kebijakannya kemudian menunjukkan pada tahun 2023 angka drop out jenjang SMP turun menjadi 6,2?n angka drop out jenjang SMA turun menjadi 9,1 % , APK (Angka Partisipasi Kasar) SMA naik dari 78 % tahun 2020 menjadi 85 % pada tahun 2023. Selain itu survei kepuasan orang tua meningkat dari 68 % menjadi 82 % .

Keberhasilan penerapan kebijakan berbasis bukti di Lombok Tengah tidak terjadi secara kebetulan. Ada sejumlah faktor kunci yang mendukung transformasi ini, yakni: adanya komitmen pemimpin politik dan pemerintahan; kolaborasi pemerintah dengan pemangku kepentingan eksternal; penguatan system informasi; dan partisipasi Masyarakat.

Memang di dalam implementasi kebijakan berbasis bukti ini, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menghadapi beberapa tantangan, seperti: fragmentasi data; keterbatasan SDM; dominasi pendekatan politis; keterbatasan anggaran untuk riset yang masih sangat kecil yaitu 0,3 persen dari APBD; dan belum adanya badan khusus yang menangani riset dan ivoasi daerah. 

Berdasarkan gap teori dan tantangan dalam implementasi kebijakan berbasis bukti di atas, penulis merekomendasikan kebijakan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah sebaiknya membentuk Unit Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy Unit) yang berada di bawah Bapperida. Unit ini bertugas: (a) mengoordinasikan pengumpulan data antar-SKPD; (b) melakukan analisis kebijakan; (c) menyusun laporan evaluasi; dan (d) menjadi think tank internal pemerintah daerah.
2. Pemerintah daerah membangun Sistem Data Terpadu Daerah (Integrated Data Platform). Platform ini bertugas mengintegrasikan data dari semua sektor dan dilengkapi dengan: (a) dashboard public; (b) fitur analisis otomatis; (c) sistem peringatan dini (early warning system) untuk kemiskinan, stunting, dll.
3. Pemerintah daerah agar meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan seperti pelatihan: statistik dasar; analisis data dengan Excel/SPSS; evaluasi program; penulisan naskah kebijakan (policy paper).
4. Pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran khusus untuk Riset dan Evaluasi, minimal 1?ri APBD dialokasikan untuk: (a) kajian kebijakan; (b) survei kepuasan masyarakat; (c) kerja sama dengan universitas; dan (d) pengembangan sistem informasi.

Demikianlah, praktik baik yang ada di Lombok Tengah sangat relevan untuk direplikasi di daerah-daerah lain, terutama yang memiliki karakteristik serupa yaitu daerah agraris dan tingkat kemiskinan menengah.

Kunci replikasi adalah komitmen politik, kolaborasi, dan pendekatan bertahap.Tidak perlu langsung membangun sistem besar, tetapi bisa dimulai dari satu sektor, misalnya pendidikan atau sosial dan dikembangkan secara bertahap. Selamat berinovasi.