Praktik Baik Kebijakan Publik Berbasis Bukti dari Kabupaten Lombok Tengah

Oleh: Dr. Agus, M.Si, Peneliti PusDeK-UIN Mataram

TRIBUNLOMBOK.COM -  Era tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks dan menuntut akuntabilitas tinggi, mengharuskan kebijakan publik tidak lagi bisa dibentuk hanya berdasarkan intuisi, tradisi ngobrolnya tim sukses di warung kopi, atau pertimbangan politis semata.

Pendekatan yang bersifat reaktif dan tidak berbasis data cenderung menghasilkan kebijakan yang tidak tepat sasaran, inefisien, dan bahkan kontraproduktif. Di sinilah pentingnya peran kebijakan publik berbasis bukti (evidence-based policy making atau EBPM) sebagai fondasi utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik.

Kebijakan publik berbasis bukti adalah proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi empiris yang valid, terpercaya, dan relevan. Bukti tersebut dapat berasal dari data statistik resmi, hasil penelitian ilmiah, survei yang dikeluarkan lembaga resmi dan masyarakat, hingga evaluasi program. 

Di Indonesia, meskipun konsep EBPM sudah dikenal lama, namun implementasinya di tingkat daerah masih sangat bervariasi. Banyak pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam hal kapasitas analisis data, integrasi informasi antar-sektor, dan budaya birokrasi yang belum sepenuhnya menghargai peran ilmu pengetahuan dalam pengambilan keputusan.

Namun, di tengah tantangan tersebut, terdapat beberapa daerah yang mulai menunjukkan kemajuan signifikan dalam penerapan EBPM. Salah satunya adalah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Daerah ini, meskipun memiliki keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, namun ia mampu menunjukkan komitmen kuat terhadap pendekatan kebijakan berbasis bukti melalui sejumlah praktik baik (best practices) yang inovatif, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan pengalaman mendampingi daerah ini, penulis ingin mengangkat dan menganalisis praktik baik kebijakan publik berbasis bukti di Kabupaten Lombok Tengah sebagai studi kasus yang inspiratif.

Fokus utama adalah pada tiga kebijakan strategis yang telah terbukti efektif karena didasarkan pada data dan analisis empiris: (1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu, (2) Peningkatan Akses Pendidikan Melalui Analisis Drop Out, dan (3) Pengelolaan Kawasan Mandalika dengan Pendekatan Dampak Sosial. Selain itu, penulis juga akan mengidentifikasi faktor pendukung, mengevaluasi dampak, serta memberikan rekomendasi untuk replikasi di daerah lain.

Secara ekonomi, Lombok Tengah memiliki struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan pariwisata. Komoditas utama pertanian meliputi padi, tembakau, dan sayuran, sementara pariwisata berkembang pesat di kawasan Mandalika, yang kini menjadi destinasi wisata prioritas nasional sejak dibangunnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, di bawah kepemimpinan Lalu Pathul Bahri, SIP., MAP dan Dr. H. Nursiah, S.Sos., M.Si memiliki komitmen eksplisit terhadap pendekatan kebijakan berbasis data, dengan penekanan pada penggunaan informasi empiris dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan.

Komitmen ini terasa selama kami dari Pusat Studi Kebijakan Publik (PusDeK) UIN Mataram diajak berkolaborasi dalam sejumlah penelitian. Berdasarkan pengalaman tersebut, terlihat komponen kunci dari pendekatan yang digunakan pemerintah adalah: (1) penggunaan data terpadu, (2) keterlibatan masyarakat, (3) kolaborasi dengan lembaga riset, dan (4) evaluasi berkelanjutan. 

Salah satu praktik terbaik kebijakan publik berbasis bukti di Lombok Tengah adalah penerapan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation (SIKS-NG) sebagai dasar penentuan penerima bantuan sosial.

Sebelum tahun 2020, penentuan penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan BLT Desa sering kali dilakukan secara tidak transparan. Banyak masyarakat yang merasa dikesampingkan, sementara penerima yang tidak layak justru mendapatkan bantuan. Hal ini menimbulkan konflik sosial, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan pemborosan anggaran.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, melalui Dinas Sosial, melakukan pemutakhiran data SIKS-NG secara masif pada tahun 2021–2022. Proses ini melibatkan verifikasi dan validasi lapangan (verval) oleh tim gabungan dari dinas, camat, dan perangkat desa. Data yang dikumpulkan mencakup kondisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar setiap rumah tangga.