Usulan Riprap untuk Tangani Abrasi Disambut Positif, Mataram Tunggu Realisasi Dana Rp145 Miliar

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA MATARAM – Pemerintah Kota Mataram mendapatkan angin segar untuk mengatasi persoalan abrasi yang terjadi di sepanjang 9 kilometer garis pantai di wilayah tersebut.

Pengajuan proposal pembangunan riprap dengan total anggaran senilai Rp145 miliar saat ini sudah mendapat lampu hijau dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Satu bulan lalu kita sudah di undang ke Bapeda Provinsi (NTB) untuk memutakhirkan data-data usulan daerah ke pusat. Dan di dalam (rapat) online dengan Bappenas, sudah menjadi catatan. Artinya, data kita sudah masuk. Akan tetapi kapan dikerjakan masih menunggu waktu," ucap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Lale Widiahning, Minggu (20/7/2025).

Menurut Lale, Bappenas telah memberikan sinyal positif terhadap proposal tersebut. Bahkan saat ini, proposal pembangunan riprap milik Pemkot Mataram sudah tercatat dalam database Bappenas.

“Dalam rapat itu, proposal kita sudah menjadi catatan mereka. Artinya, data kita sudah masuk ke dalam database,” katanya.

Ia menambahkan, masuknya data ke dalam sistem Bappenas menjadi pertanda positif bahwa Kementerian PUPR memberikan respon terhadap usulan tersebut.

"Karena data sudah masuk database, mudah-mudahan realisasi pembangunan riprap bisa tahun ini atau tahun depan. Karena kalau di tahun depan, harga satuannya akan berbeda lagi. Masuk ke database mereka sedikit pertanda baiklah," tutur Lale.

Dari catatan Dinas PUPR Kota Mataram, terdapat empat titik garis pantai yang masuk kategori mendesak untuk segera dibangun riprap. Keempat titik tersebut adalah Pantai Bintaro, Pantai di Pondok Prasi, Pantai Mapak, dan Pantai Tanjung Karang.

"Empat titik ini urgent semua, ada yang panjangnya 100 meter, bahkan 200 meter, bervariasi. Jika anggaran Rp 145 miliar diterima jumlah pembagiannya bermacam-macam, bukan Rp 145 miliar dibagi 4, bukan," jelas Lale.

Menurut Lale, pihaknya belum mengetahui apakah Kementerian PUPR akan mengalokasikan anggaran Rp 145 miliar langsung untuk empat titik sekaligus, atau malah secara bertahap. 

"Kita belum tahu, yang penting kita sudah usulkan empat titik. Kalaupun dari segi anggaran mungkin hanya dua titik saja yang bisa, ya nggak apa-apa. Yang jelas kita sudah mengusulkan lebih dari anggaran yang akan turun. Sementara itu, untuk pengerjaan, akan melalui BWS, bukan dari kita," pungkas Lale.