Menuju NTB Nol Kemiskinan Ekstrem 2029: Ikhtiar Gubernur NTB Melalui Kerja Lintas Sektor

Yang tak kalah penting adalah peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menyelenggarakan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan lokal dan peluang kerja nyata, menjalin kemitraan dengan perusahaan padat karya dan sektor pariwisata dan mengembangkan program inkubasi wirausaha dan penyediaan alat kerja bagi alumni pelatihan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendukung usaha industri rumah tangga di komunitas miskin ekstrem, memfasilitasi izin usaha, pelatihan pemasaran digital, dan akses pasar, dan bersama Kabupaten/Kota merevitalisasi pasar rakyat agar UMKM dari kelompok miskin ekstrem bisa mendapat ruang.

Ke depan Dinas Pariwisata diharuskan memiliki kemampuan dalam mengembangkan desa wisata berbasis komunitas dengan melibatkan keluarga miskin sebagai pelaku, memberikan pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal (kuliner, budaya, kerajinan) dan memastikan keterlibatan warga lokal dalam ekosistem event MICE sepanjang tahun.

Kita menyadari besarnya potensi pertanian, kelautan dan perikanan, maka dinas yang bergerak pada bidang Pertanian, Kelautan, Perikanan, dan Perkebunan harus mendorong program pertanian pekarangan dan urban farming untuk keluarga tanpa lahan, memberdayakan petani gurem dan nelayan kecil dengan subsidi sarana produksi dan menyambungkan hasil panen/tangkapan ke BUMDes/BUMD untuk jaminan harga.

Dinas Kominfotik, berperan dalam melakukan sosialisasi masif agar masyarakat mengetahui dan dapat mengakses program dan membangun dashboard data kemiskinan ekstrem yang transparan dan dapat diakses publik.

Salah satu kunci penanganan kemiskinan adalah leterlibatan Multi-Pihak, di mana perusahaan (melalui CSR), perguruan tinggi, LSM, dan organisasi keagamaan harus mengambil peran dalam desa/dusun binaan, demikian halnya dengan Baznas dan lembaga serupa untuk lintas agama agar turut memberikan penguatan spiritual dan mental bagi keluarga miskin agar memiliki semangat keluar dari jerat kemiskinan.

Dengan pendekatan konkret dan menyeluruh seperti di atas, strategi Gubernur Iqbal menjadi pijakan nyata menuju transformasi sosial ekonomi di NTB. Intervensi lintas sektor adalah kunci agar keluarga miskin ekstrem tidak hanya menerima bantuan, tetapi memperoleh peluang.

Tak ada pembangunan yang berarti jika meninggalkan mereka yang paling tertinggal. Oleh karena itu, target 0 % kemiskinan ekstrem bukan utopia, melainkan cita-cita realistis jika dilakukan dengan kesungguhan, keberpihakan nyata, dan sinergi semua pemangku kepentingan.

Kiita pahami bersama bahwa kemiskinan merupakan tantangan utama dalam pembangunan daerah. Saat ini, NTB masih menghadapi persoalan kemiskinan ekstrem serta keterbatasan akses layanan dasar di wilayah-wilayah terpencil.

Namun selalu ada harapan, bahwa kita memiliki kekuatan, yakni komitmen kuat pemerintah, kolaborasi multipihak, dan berbagai program terfokus seperti penetapan desa prioritas dan revitalisasi data Data Kemiskinan.

Visi NTB Makmur dan Mendunia alan bisa dicapai ketika kemiskinan ditangani secara menyeluruh, terukur, dan kolaboratif. Kita tidak hanya menurunkan angka statistik, tapi membangun martabat, kemandirian, dan daya saing masyarakat NTB.

Untuk semua ini Gubernur, telah mulai meletakkan pondasi dan mengarahkan perangkat daerah Provinsi NTB dan pemerintah Kabupaten/Kota untuk bersama membangun ekosistem sosial yang kuat, inovatif, dan inklusif sebagai fondasi utama menuju NTB yang lebih sejahtera.