Berita NTB

Pemprov NTB Bisa Hemat Belanja Pegawai Rp200 Miliar Per Tahun Setelah Perampingan OPD

Penghematan belanja pegawai Pemprov NTB berupa pengurangan tambahan penghasilan pegawai (TPP), tunjangan jabatan, dan biaya operasional

Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Wahyu Widiyantoro
TRIBUNLOMBOK.COM/ROBBY FIRMANSYAH
PERAMPINGAN OPD - Pegawai lingkup Pemerintah Provinsi NTB mengikuti upacara di Kantor Gubernur NTB, Kota Mataram pada hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran, Selasa (16/4/2024). Penghematan belanja pegawai Pemprov NTB berupa pengurangan tambahan penghasilan pegawai (TPP), tunjangan jabatan, dan biaya operasional yang mencapai Rp200 miliar per tahun. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal merampingkan organisasi perangkat daerah (OPD) demi menghemat belanja pegawai.

Target pengurangan belanja pegawai yakni mencapai 30 persen pada 2027 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Kepala Biro Organisasi Setda NTB Nursalim menyampaikan, hasil perhitungan sementara anggaran yang berhasil dihemat mencapai Rp 200 miliar per tahun.

"Untuk real (kenyataannya) belum kita fiks-kan, karena perlu kita sandingkan datanya. Tapi ini hanya estimasi, sesuai sambutan gubernur, kita akan menekan gaji pegawai secara bertahap," kata Nursalim, Rabu (23/4/2025).

Baca juga: NTB Rampingkan OPD, Iqbal Tawarkan Jabatan Fungsional dengan Penghasilan Lebih Tinggi

Dia merincikan anggaran yang dihemat setelah adanya perampingan OPD ini.

Di antaranya tambahan penghasilan pegawai (TPP), tunjangan jabatan, dan biaya operasional.

Nursalim mengatakan penghematan gaji pegawai ini akan dilakukan secara bertahap.

Dia menyampaikan pada tahap pertama estimasi yang akan dihemat sebesar Rp5 miliar sampai Rp10 miliar.

Anggaran yang paling besar yang dihemat biaya operasional, seperti operasional kantor yang melekat pada eselon II serta penghematan sarana dan prasarana pendukung.

Dia mengatakan dana yang berhasil dihemat tersebut nantinya akan disesuaikan dengan OPD yang digabungkan untuk memastikan semua program lancar. 

"Tapi program itu harus dikembalikan pada program lainnya, seperti program ketahanan pangan yang digabung ke Dinas Pertanian," jelas Nursalim.

Nursalim optimistis tujuan Lalu Muhamad Iqbal menghemat anggaran bisa tercapai karena ini memang kewajiban pemerintah daerah.

Berdasarkan usulan, ada tujuh dinas yang digabung serta dua biro pada sekretariat daerah sementara tidak ada penggabungan badan.

"Nanti ada penyesuaian nomenklatur di bidangnya, dalam rangka lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas," kata Nursalim. 

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved