Gubernur NTB Lalu Iqbal Kukuh Lebur DP3AKB ke Disos dan Dikes Meski Banyak Kasus Pelecehan Terungkap

Aliansi meminta Gubernur dan Wakil Gubernur NTB untuk mengkaji ulang wacana peleburan ini dan meminta agar tetap mengedepankan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak.

Nurjanah mengatakan risiko peleburan dinas tersebut dikhawatirkan merusak fokus perlindungan perempuan dan anak.

Alasannya, Dinas Sosial sudah menangani banyak urusan seperti kemiskinan, bencana, hingga disabilitas.

"Menghapus institusi khusus justru menghapus prinsip good governance dan keadilan struktural bagi kelompok rentan," kata Nurjanah.

Hemat Belanja Pegawai

Target pengurangan belanja pegawai yakni mencapai 30 persen pada 2027 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Kepala Biro Organisasi Setda NTB Nursalim menyampaikan, hasil perhitungan sementara anggaran yang berhasil dihemat mencapai Rp 200 miliar per tahun.

"Untuk real (kenyataannya) belum kita fiks-kan, karena perlu kita sandingkan datanya. Tapi ini hanya estimasi, sesuai sambutan gubernur, kita akan menekan gaji pegawai secara bertahap," kata Nursalim, Rabu (23/4/2025).

Dia merincikan anggaran yang dihemat setelah adanya perampingan OPD ini.

Di antaranya tambahan penghasilan pegawai (TPP), tunjangan jabatan, dan biaya operasional.

Nursalim mengatakan penghematan gaji pegawai ini akan dilakukan secara bertahap.

Dia menyampaikan pada tahap pertama estimasi yang akan dihemat sebesar Rp5 miliar sampai Rp10 miliar.

Anggaran yang paling besar yang dihemat biaya operasional, seperti operasional kantor yang melekat pada eselon II serta penghematan sarana dan prasarana pendukung.

Dia mengatakan dana yang berhasil dihemat tersebut nantinya akan disesuaikan dengan OPD yang digabungkan untuk memastikan semua program lancar. 

"Tapi program itu harus dikembalikan pada program lainnya, seperti program ketahanan pangan yang digabung ke Dinas Pertanian," jelas Nursalim.

Nursalim optimistis tujuan Lalu Muhamad Iqbal menghemat anggaran bisa tercapai karena ini memang kewajiban pemerintah daerah.

Berdasarkan usulan, ada tujuh dinas yang digabung serta dua biro pada sekretariat daerah sementara tidak ada penggabungan badan.

"Nanti ada penyesuaian nomenklatur di bidangnya, dalam rangka lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas," kata Nursalim. 

(*)