Gubernur NTB Lalu Iqbal Kukuh Lebur DP3AKB ke Disos dan Dikes Meski Banyak Kasus Pelecehan Terungkap

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Terungkapnya sejumlah kasus pelecehan seksual di pondok pesantren (Ponpes) di Lombok tidak mengubah niat Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk meleburkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

Sejumlah aktivis sebelumnya menolak peleburan DP3AKB ke dinas lain, yakni urusan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke Dinas Sosial (Disos) dan urusan Keluarga Berencana ke Dinas Kesehatan (Dikes).

Iqbal menegaskan, peleburan DP3AKB ke dua dinas yang berbeda bukan bertujuan melemahkan urusan perlindungan perempuan dan anak. 

Justru ini untuk memperkuat urusan tersebut jika ditangani dinas yang berbeda-beda.

"Pada akhirnya butuh kekuatan untuk melakukan intervensi, tidak cukup hanya sampai mengidentifikasi masalah. Salah satunya ada di Dinas Sosial," kata Iqbal, Rabu (23/4/2025).

Baca juga: Gubernur NTB Lalu Iqbal Dengar Curhat Korban Walid Lombok, Berharap Pelaku Dihukum Berat

Iqbal mengatakan selama ini Dinas Sosial juga mengurusi urusan perempuan dan anak, artinya antara DP3AKB dan Dinas Sosial memiliki tujuan yang sama tapi kemampuan berbeda.

Harapannya bergabungnya urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke Dinas Sosial adalah memperkuat dalam penyelesaian masalah perempuan dan anak.

"Saya paham betul untuk urusan perlindungan perempuan dan anak, harus punya kemampuan intervensi yang baik," kata Iqbal.

Mantan Dubes Indonesia untuk Turki itu juga menyampaikan peleburan dan penggabungan beberapa dinas ini untuk menghemat belanja pegawai.

Dinilai Upaya Pelemahan 

Sebelumnya, Aliansi Pemerhati Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Barat (NTB) menilai peleburan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dapat melemahkan efektivitas perlindungan perempuan dan anak.

Aktivis perempuan Nurjanah mengatakan, tujuan peleburan organisasi perangkat daerah (OPD) ini berpotensi mengabaikan konstitusional negara dalam memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak dasar perempuan dan anak.

"Tanpa lembaga khusus upaya preventif dan advokatif yang selama ini dijalankan DP3A2KB akan kehilangan koordinasi, fokus, dan efektivitas," jelas Nurjanah, Senin (24/3/2025).

Aliansi pemerhati perempuan dan anak melakukan audensi bersama Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, membahas terkait penolakan peleburan DP3A2KB ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.

Aliansi meminta Gubernur dan Wakil Gubernur NTB untuk mengkaji ulang wacana peleburan ini dan meminta agar tetap mengedepankan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak.

Nurjanah mengatakan risiko peleburan dinas tersebut dikhawatirkan merusak fokus perlindungan perempuan dan anak.

Alasannya, Dinas Sosial sudah menangani banyak urusan seperti kemiskinan, bencana, hingga disabilitas.

"Menghapus institusi khusus justru menghapus prinsip good governance dan keadilan struktural bagi kelompok rentan," kata Nurjanah.

Hemat Belanja Pegawai

Target pengurangan belanja pegawai yakni mencapai 30 persen pada 2027 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Kepala Biro Organisasi Setda NTB Nursalim menyampaikan, hasil perhitungan sementara anggaran yang berhasil dihemat mencapai Rp 200 miliar per tahun.

"Untuk real (kenyataannya) belum kita fiks-kan, karena perlu kita sandingkan datanya. Tapi ini hanya estimasi, sesuai sambutan gubernur, kita akan menekan gaji pegawai secara bertahap," kata Nursalim, Rabu (23/4/2025).

Dia merincikan anggaran yang dihemat setelah adanya perampingan OPD ini.

Di antaranya tambahan penghasilan pegawai (TPP), tunjangan jabatan, dan biaya operasional.

Nursalim mengatakan penghematan gaji pegawai ini akan dilakukan secara bertahap.

Dia menyampaikan pada tahap pertama estimasi yang akan dihemat sebesar Rp5 miliar sampai Rp10 miliar.

Anggaran yang paling besar yang dihemat biaya operasional, seperti operasional kantor yang melekat pada eselon II serta penghematan sarana dan prasarana pendukung.

Dia mengatakan dana yang berhasil dihemat tersebut nantinya akan disesuaikan dengan OPD yang digabungkan untuk memastikan semua program lancar. 

"Tapi program itu harus dikembalikan pada program lainnya, seperti program ketahanan pangan yang digabung ke Dinas Pertanian," jelas Nursalim.

Nursalim optimistis tujuan Lalu Muhamad Iqbal menghemat anggaran bisa tercapai karena ini memang kewajiban pemerintah daerah.

Berdasarkan usulan, ada tujuh dinas yang digabung serta dua biro pada sekretariat daerah sementara tidak ada penggabungan badan.

"Nanti ada penyesuaian nomenklatur di bidangnya, dalam rangka lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas," kata Nursalim. 

(*)