Dewan Endus Aroma Tak Beres di Balik Belanja APBD NTB 2025

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Anggota DPRD NTB M Nashib Ikroman kecewa dengan sikap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait kritik atas kualitas APBD NTB 2025.

Menurut pria yang akrab disapa Acip ini, kritik konstruktif dari legislative terkean hanya angin lalu oleh eksekutif.

Sebab dalam menjawab kritik tersebut, pemerintah bukannya melakukan penelaahan terhadap efektifitas penggunaan uang rakyat, justru di awal tahun ini hendak mengebut seluruh eksekusi program kegiatan. 

"Pemprov bukannya, tuma'ninah, tetapi justru makin membabi buta," kata anggota DPRD NTB M Nashib Ikroman, kepada wartawan, Kamis (8/7/2024).

Politisi Partai Perindo ini mengindikasikan ada agenda tersembunyi dalam berbagai pelaksanaan anggaran ini, sehingga justru dilakukan percepatan.

"Seharusnya dilakukan listing skala prioritas belanja yang akan dieksekusi. Bukan asal eksekusi," tegasnya.

Menurutnya, dari jawaban kedua pihak, dia khawatir percepatan eksekusi anggaran ini merupakan kesepakatan politik TAPD dan Tim Transisi Iqbal-Dinda. Kedua pihak menurut Acip terkesan tak menggubris kritikan. 

"Sekda merespons dengan jawaban tanpa utang belanja, sedangkan tim transisi merespons dengan menjawab tak miliki kewenangan. Ini kan maksudnya sama, senada dalam hal mengabaikan soal kualitas belanja APBD," ujarnya. 

Belanja APBD Sesuai Rencana

Menanggapi kritikan tersebut, Asisten III Setda Provinsi NTB Wirawan Ahmad menjelaskan, penggunaan APBD 2025 Pemerintah Provinsi NTB sudah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang dibuat. 

Dimana penggunaan APBD untuk belanja daerah memang harus segera dilakukan agar bisa membantu menggerakkan perekonomian di daerah. 

"Namanya belanja itu keluar per semester, misalnya semester pertama 50 persen nanti semester kedua 50 persen porsinya sudah ada masing-masing baik itu untuk belanja barang maupun pegawai diatur secara proposional, sesuai dengan pendapatan," kata Wirawan. 

Ia juga menjelaskan sesuai dengan mandatory spending sudah jelas pembagian belanja tersebut untuk pendidikan, penanganan inflasi, kemiskinan dan lain sebagainya. 

"Kalau kesehatan tidak ada di mandatory, APBD 2025 sudah jelas sudah berjalan sesuai yang direncanakan," tegasnya. 

Tim Transisi Iqbal-Dinda

Adhar Hakim sekaligus juru bicara Iqbal-Dinda ini menjelaskan, APBD Provinsi NTB tahun 2025 dibahas oleh pejabat gubernur lama yang saat ini masih menjabat. 

Pasangan Iqbal-Dinda belum resmi dilantik dan baru dinyatakan sebagai gubernur dan wakil gubernur NTB terpilih pada Desember 2024.

"Kami belum punya kewenangan untuk campur tangan di situ, yang bisa kami lakukan adalah berkoordinasi untuk melihat kapasitas fiskal untuk kemungkinan belanja pada semester I yang bisa dialokasikan untuk kepentingan (program) pasangan Iqbal-Dinda. Sampai pada adanya APBD Perubahan dan RPJMD," jelas Adhar Hakim, pada Tribun Lombok, Jumat (3/1/2025).

"Jadi di situ konteksnya," ujarnya Adhar, berusaha menjelaskan. 

Anggota DPRD Provinsi NTB M Nashib Ikroman sebelumnya menyebut APBD NTB 2025 tidak berkualitas. Hal ini diindikasikan, saat proses penyusunan dilakukan dengan terburu-buru dan asal-asalan.

"APBD 2025 ini, juga dibahas dan ditetapkan sebelum Permendagri Nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD 2025 ditetapkan," ungkapnya, Kamis (2/1/2025).

Terkait hal ini, Adhar Hakim mempersilahkan media untuk mengkritisi bagaimana ruang fiskal yang disiapkan pejabat saat ini kepada gubernur NTB terpilih, khususnya pada semester I tahun ini.

"Yang dilakukan tim transisi itu hanya berkoordinasi untuk melihat ruang fiskalnya. Tetapi kami tidak punya kewenangan untuk mengatur-ngatur, hanya membutuhkan pemahaman saja dari teman-teman TAPD, dari rezmi saat ini," katanya. 

Adhar Hakim menegaskan, pasangan Lalu Muhamad Iqbal - Indah Dhamayanti Putri telah resmi terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur NTB. Tinggal bagaimana Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) meresponsnya.

Meski pasangan Iqbal-Dinda belum dilantik, harus ruang fiskal yang memungkinkan agar program-program gubernur bisa terlaksana di semester I.

"Jadi kami tidak ikut Menyusun (APBD murni 2025). Itu yang susun adalah rezim yang lalu, TAPD rezim lalu. Intinya kami belum dilantik bagaimana mau ikut cawe-cawe?" katanya.

Menurutnya kritik yang dilontarkan dewan adalah bentuk perhatian legislatif kepada calon gubernur NTB. "Kami prinsipnya samalah, APBD itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," katanya.