APBD NTB 2025 Dituding Tak Berkualitas, Ini Respons Tim Transisi Iqbal-Dinda hingga Sekda Gita

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kritik tajam anggota dewan yang menyebut APBD NTB 2025 tidak berkualitas direspons Ketua Tim Transisi Iqbal-Dinda, Adhar Hakim.

Adhar Hakim sekaligus juru bicara Iqbal-Dinda ini menjelaskan, APBD Provinsi NTB tahun 2025 dibahas oleh pejabat gubernur lama yang saat ini masih menjabat. 

Pasangan Iqbal-Dinda belum resmi dilantik dan baru dinyatakan sebagai gubernur dan wakil gubernur NTB terpilih pada Desember 2024.

"Kami belum punya kewenangan untuk campur tangan di situ, yang bisa kami lakukan adalah berkoordinasi untuk melihat kapasitas fiskal untuk kemungkinan belanja pada semester I yang bisa dialokasikan untuk kepentingan (program) pasangan Iqbal-Dinda. Sampai pada adanya APBD Perubahan dan RPJMD," jelas Adhar Hakim, pada Tribun Lombok, Jumat (3/1/2025).

"Jadi di situ konteksnya," ujarnya Adhar, berusaha menjelaskan. 

Anggota DPRD Provinsi NTB M Nashib Ikroman sebelumnya menyebut APBD NTB 2025 tidak berkualitas. Hal ini diindikasikan, saat proses penyusunan dilakukan dengan terburu-buru dan asal-asalan.

"APBD 2025 ini, juga dibahas dan ditetapkan sebelum Permendagri Nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD 2025 ditetapkan," ungkapnya, Kamis (2/1/2025).

Baca juga: Pj Sekda NTB Jelaskan Penyebab Rp2,4 Triliun Dana ABPD Mengendap Jadi SiLPA

Terkait hal ini, Adhar Hakim mempersilahkan media untuk mengkritisi bagaimana ruang fiskal yang disiapkan pejabat saat ini kepada gubernur NTB terpilih, khususnya pada semester I tahun ini.

"Yang dilakukan tim transisi itu hanya berkoordinasi untuk melihat ruang fiskalnya. Tetapi kami tidak punya kewenangan untuk mengatur-ngatur, hanya membutuhkan pemahaman saja dari teman-teman TAPD, dari rezmi saat ini," katanya. 

Adhar Hakim menegaskan, pasangan Lalu Muhamad Iqbal - Indah Dhamayanti Putri telah resmi terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur NTB. Tinggal bagaimana Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) meresponsnya.

Meski pasangan Iqbal-Dinda belum dilantik, harus ruang fiskal yang memungkinkan agar program-program gubernur bisa terlaksana di semester I.

"Jadi kami tidak ikut Menyusun (APBD murni 2025). Itu yang susun adalah rezim yang lalu, TAPD rezim lalu. Intinya kami belum dilantik bagaimana mau ikut cawe-cawe?" katanya.

Menurutnya kritik yang dilontarkan dewan adalah bentuk perhatian legislatif kepada calon gubernur NTB. "Kami prinsipnya samalah, APBD itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," katanya. 

Dalam kritiknya, Nasib Ikroman alias Acip menjelaskan, Permendagri baru terkait penyusunan APBD mengalami perubahan signifikan, terutama dalam hal penekanan pada aspek-aspek pokok APBD agar lebih efektif dan pro rakyat. 

Seperti penekanan pada stunting, penanganan kemiskinan ekstrim, serta berbagai program yang harus disinkronkan dengan program nasional.