Pj Bupati Lotim Juaini Taofik Sampaikan Capaian Kinerja Triwulan ke-III ke Kemendagri

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, H Muhammad Juaini Taofik, didampingi Pj Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Asisten, serta sejumlah pimpinan OPD, mengikuti rangkaian evaluasi kinerja penjabat kepala daerah triwulan III bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat, (12/7/2024) lalu.

Pada kesempatan itu, Pj Bupati memaparkan 10 indikator termasuk pemerintahan, layanan publik, kesehatan, pendidikan, perizinan, lapangan kerja dan sub indikator lainnya.

Beberapa capaian, seperti di bidang pelayanan kesehatan masyarakat dengan pemenuhan cakupan kesehatan semesta (universal health coverage=UHC) dijabarkan di hadapan evaluator yang terdiri dari 8 orang. Setelah mencapai 95 persen lebih pada akhir 2023, di pertengahan tahun 2024 ini, Lombok Timur telah mencapai UHC 99,16 persen setara 1,392.488 jiwa dari total 1.404.343 jiwa.

Baca juga: Lestarikan Lingkungan, Pj Bupati Lotim Tanam 1.000 Bakau Bersama Pegiat Wisata hingga Komunitas

Dengan begitu target UHC tahun 2024, yakni 98 persen sudah terlampaui. Pemerintah sendiri mengalokasikan anggaran lebih dari Rp73 miliar pada tahun 2024 dengan peningkatan hampir Rp34 miliar dibanding tahun sebelumnya.

Masih di sektor kesehatan, komitmen pemda terhadap upaya pencegahan sejak dini polio, perhatian terhadap petugas gizi sebagai ujung tombak di lapangan, juga mendapat apresiasi dari tim evaluator. Tercatat 219.458 anak umur 0-7 tahun menjadi sasaran dengan ketersediaan 4.122 pos PIN.

Secara khusus, pemda berupaya memberikan perlindungan kepada masyarakat rentan seperti petani tembakau, juga Badan Keamanan Desa (BKD) serta nelayan.

Pemda memfasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 4.800 orang anggota BKD, petani tembakau 17.500 orang, dan nelayan 550 orang, dengan total dana Rp2.967.340.000.

Pemda pun berkomitmen terhadap pengendalian kemiskinan ekstrem dengan memberikan perhatian terhadap masyarakat rentan,

"Kita fasilitasi pekerja rentan seperti petani tembakau, anggota BKD untuk program BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah harus hadir untuk menopang semua itu," ucap Pj Bupati Juaini.

Pemda juga menjalin MoU dengan Yayasan Relief Islami Indonesia untuk pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kemiskinan ekstrem.

Tidak berhenti di situ, Pemda juga tengah berupaya menuntaskan pelayanan air bersih melalui SPAM Pantai Selatan yang akan menyediakan 10.000 Sambungan Rumah (SR) bagi 25.000 jiwa yang diperuntukkan untuk meningkatkan capaian kebutuhan air minum warga Lombok Timur.

Baca juga: Pekarangan Kantor Camat Disulap Jadi Lahan Produktif, Pj Bupati Lotim: Jalan Tekan Laju Inflasi

Dari sisi, pengendalian inflasi daerah yang terus dipantau setiap pekannya. Pemda bekerja sama dengan daerah penghasil bawang merah, dalam hal ini Kabupaten Bima, melakukan stabilisasi harga bahan pokok.

Mendirikan Kios Inflasi bekerja sama dengan Bank Indonesia, Bank NTB Syariah dan BUMD, juga melanjutkan kegiatan sidak bersama Forkopimda ke Agen dan Distributor bahan pokok, termasuk sidak distributor dan agen pupuk bersubsidi menjadi langkah yang ditempuh pemda di bawah kepemimpinan Bupati Juaini.

Tidak itu saja, salah satu program peningkatan akses keuangan masyarakat, yaitu Lotim Berkembang sebagai salah satu upaya mendorong tumbuh kembang sektor UMKM yang telah berjalan, mampu menjangkau 1.655 UMKM dengan nilai subsidi Rp.463.665.000 dan nilai kredit Rp15.455.500.000.

Pemda juga mendorong optimalisai pajak daerah melalui digitalisasi. Pemda telah me-launching aplikasi e-pajak daerah terintegrasi Kanal Digital (administrasi dan Pembayaran). Sampai dengan bulan Juni 2024, tercatat transaksi non tunai untuk pajak daerah mencapai Rp27,733 miliar lebih.

"Pemerintah Lombok Timur terus berupaya memastikan hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjembatani kebutuhan masyarakat dan para pelaku usaha, serta elemen-elemen lainnya agar terwujud keselarasan demi mewujudkan Lombok Timur Berkemajuan," katanya.

Di aspek pelayanan publik, keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi pola pelayanan baru bagi masyarakat Lombok Timur. Hal itu karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai bentuk layanan publik di tempat yang menyatu dengan kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tersebut.

MPP menyediakan 17 gerai pelayanan mulai dari kependudukan hingga BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, ada pula gerai UMKM dan Dekranasda dengan produk kerajinan-kerajinan, souvenir, dan makanan khas produk UMKM.

Baca juga: Pj Bupati Lotim Apresiasi Masyarakat Sembalun yang Ikut Bantu Memasang Pipa SPAM Gunung Rinjani

"Keberadaan MPP diharapkan dapat memberikan pengalaman mengurus pelayanan publik yang lebih nyaman, cepat, dan tepat bagi masyarakat, sebagai upaya optimalisasi pelayanan publik," harapnya.

Terlepas dari apresiasi tim evaluator terhadap kinerja pemda, Pj Bupati dalam kesempatan tersebut, menyampaikan komitmen untuk melaksanakan semua saran dan masukan yang disampaikan tim evaluator, seperti peningkatan pengawasaan distribusi pupuk bersubsidi di tengah-tengah petani.

Pj Bupati pun menyampaikan terima kasihnya kepada semua pihak, atas capaian dan kinerja, kerja sama selama ini dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Terima kasih kepada rekan-rekan. Ini bukan capaian personil, ini hasil team work yang baik," pungkasnya.

(*)