Aspirasi PKL Dompu di Pilgub NTB 2024: Perbanyak Pembinaan, Penataan, dan Akses Modal

TRIBUNLOMBOK.COM, DOMPU - Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) di bawah naungan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kabupaten Dompu mengungkapkan aspirasinya dalam Roadshow isu Pilgub NTB 2024 Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6, Senin (24/6/2024).

Ketua APKLI Kabupaten Dompu Supriadin berharap Pemkab Dompu lebih aktif menggelar dialog dengan para PKL dalam rangka perbaikan tata kelola.

"Ada informasi atau rencana penertiban bagi para PKL. Pemkab Dompu perlu menyiapkan langkah antisipatif, minimal ada langkah atau solusi yang sudah sudah disiapkan jika rencana tersebut dilakukan," jelasnya.

Selain itu, pihaknya mendorong agar Pemkab Dompu lebih banyak memberikan pembinaan, pelatihan kepada para PKL.

"Ini sepertinya yang perlu diperbanyak. Pelatihan, pembinaan kepada PKL, misalnya juga pemberian bantuan baik alat seperti gerobak dan tentunya modal," bebernya.

Baca juga: PKL di Sumbawa Barat Berharap Kemudahan Akses Permodalan Hingga Penataan Berkelanjutan

Supriadin menyinggung keberadaan PKL yang turut serta melestarikan kuliner khas Dompu seperti Timbu, Dahi, Karencu, Manggemada, Pangaha Balu, Ponte Hala, Karampi, Le'de, dan Saronco Peke.

Supriadin mendorong Pemkab Dompu agar lebih serius memperhatikan para PKL yang menjual makanan khas Dompu.

Makanan khas tersebut juga menurutnya perlu terus diperluas agar masyarakat luar mengetahui 'kekayaan kuliner' Dompu.

Seorang PKL Abi Abrian mengungkap minimnya bantuan permodalan kepada para PKL.

"Ini yang mau kita coba bangun komitmen dengan calon kepala daerah. Sering kami juga dipersulit dalam mendapatkan pinjaman," paparnya.

Selain itu, Abi juga menyoroti penataan pasar di Dompu.

Baca juga: PKL di Pulau Sumbawa Diberi Ruang Aspirasi Jelang Pilgub NTB 2024

"Masalah lain kita juga adalah pasar. Pasar ini sejujurnya harus lebih ditata. Sering bikin macet," bebernya.

Demikian juga dengan isu kenaikan harga bahan baku yang turut mempengaruhi harga jual.

Padahal, PKL memiliki keunggulan dengan harga dagangannya yang ramah di kantong.

Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 Bambang Mei Finarwanto mengatakan PKL merupakan eksponen atau kelompok profesi yang perlu diperhatian lebih oleh pemerintah.

PKL merupakan kelompok 'rentan' penyangga ekonomi keluarga.

Laju dan gerak perekonomian masyarakat paling bawah dapat dilihat salah satunya dari kesejahteraan para PKL.

"Kami ingin turun langsung, berdialog dengan teman-teman PKL. Kami tidak ingin memperoleh informasi yang kurang tepat," ujar Didu, sapaan karibnya.

Mantan Eksekutif Daerah (ED) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB itu melihat, kondisi dan penataan para PKL di Dompu cukup rapi.

PKL di Dompu, khususnya di pusat kota juga menjamur.

Nantinya, aspirasi dan harapan dari para PKL akan disampaikan kepada para calon kepala daerah yang akan berlaga di Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2024.

"Saya mau meminta persepsi mereka agar para calon secara umum atau kontestan punya concern untuk memberikan tawaran kepada masyarakat nanti untuk dielaborasikan dalam janji dan visi-misi untuk menarik simpati rakyat," tegasnya.

Jumlah PKL yang cukup signifikan menjadikannya memiliki posisi tawar dalam penyusunan kebijakan ekonomi.

"PKL hendaknya mulainya menyatukan barisan dan kekuatannya untuk menghadapi Pilgub NTB 2024 agar posisi tawar politik bisa diperhitungkan jika tidak tercerai berai," kata didu.

Ketua APKLI NTB Abdul Majid mengapresiasi atas perhatian yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten Dompu kepada para PKL.

Baca juga: Kemendagri Terbitkan Surat Edaran untuk Pemkab Lombok Tengah tentang Penertiban PKL Liar di Bandara

Meski demikian, ia tetap berharap agar Pemkab Dompu tetap mau melihat lebih dalam dan mendengar lebih jauh harapan dari para PKL.

"Saya dapat informasi, di Dompu ini belum pernah ada penggusuran PKL. Tapi juga memang kami lihat belum ada penataan lebih lanjut," ungkapnya.

Majid menggarisbawahi, saat ini harus diakui memang masih ada tantangan untuk mengintegrasikan suara PKL dalam perumusan kebijakan publik.

(*)