PKL di Sumbawa Barat Berharap Kemudahan Akses Permodalan Hingga Penataan Berkelanjutan

TRIBUNLOMBOK.COM, SUMBAWA BARAT - Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sumbawa Barat mengungkap sejumlah keresahan mulai dari perlindungan hukum hingga pemerataan akses.

Hal itu terungkap dalam roadshow pemetaan politik Pilgub NTB 2024 Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6, Minggu (23/6/2024).

Ketua APKLI Sumbawa Barat Hamzanwadi mengungkap soal PKL yang rawan mendapat perlakuan tidak adil dari aparat.

"Sering semena-mena, sembarang membongkar, mengusir para PKL dari lapak," ujarnya.

Hamzanwadi mengungkap perlunya para PKL untuk lebih berdaya dalam meningkatkan perekonomian melalui akses permodalan.

"Sering kami sulit dalam mendapatkan pinjaman. Sekarang sudah ada namanya Kredit Usaha Rakyat (KUR), secara prinsip ini dipermudah, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata sulit," terangnya.

Baca juga: PKL di Pulau Sumbawa Diberi Ruang Aspirasi Jelang Pilgub NTB 2024

Hamzanwadi berharap, kontestasi Pilkada NTB 2024 dapat menjadi wadah bagi para calon kepala daerah untuk membangun kesepahaman dengan PKL.

Pihaknya mengaku siap mendukung paslon yang pro terhadap PKL.

Apalagi kini Sumbawa Barat memiliki tokoh yang ikut berkontestasi di Pilgub NTB 2024, yakni Musyafirin yang tak lain adalah bupati dua periode kabupaten tersebut.

Seorang PKL Raifal berharap penataan yang berkelanjutan mengingat makin menjamurnya jumlah para PKL.

Gufron, PKL lainnya, menyoroti pedagang kaki lima yang ada di Pelabuhan Poto Tano.

"PKL di sana kan kadang dilarang berjualan sementara penumpang hanya diberi pilihan makanan di kapal yang harganya mahal," jelasnya.

Ia mendorong pemerintah untuk aktif membangun komunikasi dengan pihak otoritas pelabuhan agar membuat kebijakan yang berpihak pada PKL.

Baca juga: Satpol PP Lombok Timur Timang Penertiban PKL di Trotoar Pasar Lama Masbagik

Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto mengatakan, PKL merupakan penopang ekonomi kerakyatan yang tangguh sekaligus membuka lapangan kerja disektor riil di masyarakat bawah.

"PKL adalah soko guru ekonomi kerakyatan tak terbantahkan. Saat Covid 19 menghantam perekonomian, PKL justru tetap eksis dan bertahan," tegas Didu.

Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI ) Provinsi NTB Abdul Majid menilai PKL punya kesempatan yang sama dalam menyampaikan aspirasi.

"Mendengarkan suara PKL pada akhirnya akan membantu kepala daerah memastikan bahwa pembangunan daerah dapat merata," tegasnya.

(*)