Kemenkumham NTB
Siap Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi, Lapas Terbuka Lombok Tengah Ikuti Desk Evaluasi
Lapas Terbuka Lombok Tengah Kanwil Kemenkumham NTB ikuti desk evaluasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Kantor Wilayah Kemenkumham NTB.
Penulis: Sinto | Editor: Endra Kurniawan
Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Sinto
TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Tim kelompok kerja (pokja) pembangunan Zona Integritas (ZI) Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah Kanwil Kemenkumham NTB ikuti desk evaluasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Kantor Wilayah Kemenkumham NTB.
Kepala Lapas Terbuka Lombok Tengah, Agung Putra hadir langsung untuk memaparkan proses pembangunan Zona Integritas di Lapas Terbuka Lombok Tengah.
Diawali dengan menampilkan video profil Lapas Terbuka Lombok Tengah, Agung Putra kemudian memberikan pemaparan hasil pembangunan Zona Integritas yang ada pada Lapas Terbuka Lombok Tengah.
Mulai dari sarana dan prasarana pendukung peningkatan pelayanan publik diantaranya jalur disabilitas, area ramah anak, layanan khusus prioritas dan toilet bagi penyandang disabilitas.
Baca juga: Lapas Terbuka Lombok Tengah Dukung Ketahanan Pangan melalui Budidaya Jagung
Selain itu, Agung Putra juga memaparkan kegiatan yang telah dilaksanakan jajaran Lapas Terbuka Lombok Tengah untuk meraih predikat WBK, yaitu penguatan tugas dan fungsi, pelatihan bahasa isyarat, hingga pemeriksaan kedisiplinan pegawai.
"Selama proses pembangunan ZI, proyek perubahan yang telah kami laksanakan antara lain perbaikan sarana dan prasarana, identifikasi masalah, dan mitigasi risiko berupa inovasi-inovasi layanan yang ada agar pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan bebas pungli dapat dirasakan langsung baik warga binaan maupun keluarganya selaku penerima layanan," jelas Agung Putra dalam keterangan resminya, Kamis (16/5/2024).
Agung Putra juga memaparkan 3 inovasi yang telah Lapas Terbuka Lombok Tengah buat untuk mempercepat, mempermudah dan transparansi pelayanan publik, di antaranya aplikasi SIMETON, Layanan Antar Jemput Kunjungan, dan Layanan Kunjungan pada Akhir Pekan.
Usai paparan dan tanya jawab, tim penilai memberikan rekomendasi dan saran terkait kelengkapan data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang perlu disesuaikan serta peningkatan layanan agar semakin lebih baik.
Kegiatan desk evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK menjadi salah satu tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan predikat WBK.
Baca juga: Wujudkan Pemasyarakatan Sehat, Pegawai dan Warga Binaan Lapas Terbuka Lombok Tengah Ikuti Penyuluhan
(*)
Kanwil Kemenkum NTB dan Pemda Dompu Lakukan Rapat Harmonisasi 7 Raperbup |
![]() |
---|
Kementrian Hukum Pastikan Proses Sumpah Naturalisasi 3 Pemain Sepakbola di Roma Sudah Siap |
![]() |
---|
Kanwil Kemenkum NTB Harmonisasi Raperda dan Raperkada Kota Bima Demi Produk Hukum Berkualitas |
![]() |
---|
Kakanwil Kemenkum NTB Serahkan Sertifikat Merek Kolektif pada 30 Centimeter Community |
![]() |
---|
Yasmon: Perlindungan Kekayaan Intelektual Kunci Sukses Usaha di Era Ekonomi Kompetitif |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.