Pemkab Lombok Timur akan Bangun Pusat Layan Terpadu UMKM, Telan Anggaran Rp8,7 Miliar

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam waktu dekat memastikan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM naik kelas.

Kepastian tersebut didapat setelah disetujuinya pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM), yang kini masih dikebut proses tender atau pelelangan.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur H.M.Safwan mengatakan, PLUT-KUMKM sebagai wadah untuk semua UMKM, baik dari segi pengemasan, izin, pelatihan sampai dengan permodalan.

Bahkan, program yang bersumber dari pusat itu juga menyiapkan 20 item di dalam bangunan dari galeri sampai tempat ibadah.

Baca juga: Pj Bupati Lombok Timur Juaini Taofik Fasilitasi 6 Ribu UMKM Melalui Program Lotim Berkembang

"Jadi kita Tahun 2024 mendapatkan program dari Kementerian Koperasi yang di-support dari DAK Fisik senilai Rp8,7 miliar, baik fisik maupun sarana prasarananya yang nantinya PLUT ini include tentang aktivitas UMKM," ucapnya, Selasa (14/5/2024).

Pada pelaksanaannya terang Safwan, PLUT-KUMKM diharapkan menjadi arah baru UMKM Lombok Timur, terlebih terdapat 25.000 lebih pelaku UMKM yang tersebar di 21 kecamatan.

"Sesuai dengan tujuan pemerintah, diharapkan PLUT ini dapat dimaksimalkan untuk pelaku usaha, lebih-lebih banyak sekali pelaku usaha di Lombok Timur," ujarnya.

Safwan kemudian mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang ada di PLUT, ,engingat di NTB sendiri Lombok Timur merupakan Kabupaten keempat yang mendapatkan program tersebut.

Hebatnya lagi, dari beberapa Kabupaten yang mengusulkan hanya 7 kabupaten yang disetujui, salah satunya Lombok Timur.

"Dengan terbangunnya PLUT diharapkan dapat memberikan layanan, dam dapat dimanfaatkan dengan maksimal," pungkasnya.

Ditempat terpisah, salah seorang UMKM asal Masbagik, Ratna menyebutkan, adanya layanan terpadu bagi para UMKM sangat dinantikan.

Baca juga: Dorong Pertumbuhan Ekonomi Warga, Kemenkumham NTB Imbau Pelaku UMKM Daftarkan Mereknya

Apalagi, saat ini terkait pengemasan produk usaha juga masih menjadi kendala UMKM untuk naik kelas.

"Seperti semisal kalau kita mau urus izin BPOM itu kan harus ke Mataram, jadi kalau ada tempat yang semua izin yang biasa kita harus urus di luar daerah sekarang ada di Lotim, itu sangat menguntungkan," singkatnya.

(*)