KPU Lombok Tengah Jamin Pelaksanaan Tes CAT PPK untuk Pilkada 2024 Dilakukan Transparan

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Sinto

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah melaksanakan tes tertulis dengan metode CAT bagi calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pilkada 2024 di SMK N 1 Praya Tengah.

Pelaksanaan tes CAT direncanakan berlangsung selama 2 hari, pada tanggal 06 sampai dengan 07 Mei 2024, dengan masing-masing hari dibagi menjadi menjadi 4 sesi.

Ketua KPU Lombok Tengah, Hendri Harliawan SPD MSi menjelaskan, tes PPK sudah dimulai sejak kemarin, Senin (6/5/2024) dengan jumlah 231 orang dari 6 kecamatan.

Baca juga: Peminat Pendaftar PPK di KPU Lombok Tengah Membeludak, Tembus hingga 495 Pendaftar

Mulai dari Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Praya Tengah, Kecamatan Pujut, Kecamatan Janapria, Kecamatan Batukliang Utara, dan Kecamatan Jonggat.

"Pada hari ini, Selasa (7/5/2024) terdapat pula empat sesi dengan satu ruangan bisa menampung 40-50 orang," jelas Hendri saat diwawancarai Tribun Lombok di ruangannya, Selasa (7/5/2024).

Dikatakannya, pelaksanaan tes CAT PPK ini memang tidak bisa dilihat soalnya langsung karena soalnya berasal langsung dari KPU RI. Sehingga dijamin pelaksanaan tes rahasia dan transparan.

Pihaknya baru dikirimkan soal tersebut dua jam sebelum pelaksanaan tes CAT dimulai.

"Begitu H-2 jam pelaksanaan, kita dikirimkan dalam bentuk coding, bukan dalam bentuk naskah soal. Nah itu yang dikonversi oleh CAT sehingga menjadi soal," jelasnya..

Hendri memastikan tidak ada peluang-peluang untuk melakukan indikasi permainan dalam pelaksanaan tes CAT PPK.

Usai pelaksanaan ujian, pihaknya juga langsung menghapus aplikasi CAT tersebut dan menginstal kembali yang baru.

Kemudian selanjutnya dikirimkan kembali coding soal dari KPU RI yang baru sehingga soalnya berganti-ganti terus.

"Sementara untuk hasil itu langsung ditempel dan sekarang sudah ditempel untuk sesi 1. Begitu hasilnya keluar langsung diprint dan langsung ditempel sehingga bisa langsung diketahui," katanya.

Lebih lanjut Hendri menjelaskan, berdasarkan juknis yang dikeluarkan oleh KPU RI, pihaknya melakukan perekrutan ulang semua PPK yang ada di 12 kecamatan di Lombok Tengah.

Tidak ada evaluasi, sehingga catatan-catatan kecil (pelanggaran) yang kemudian menjadi catatan internal, maka otomatis berada di KPU Lombok Tengah.