Sekda Kota Bima Buka Musrenbang RKPD Kota Bima Tahun 2025

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Kota Bima

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Sekda Kota Bima membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima tahun 2025.

Sekda Kota Bima Mukhtar Landa mengatakan, pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan program pembangunan yang relevan dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

"Kami menekankan perlunya memperhatikan aspirasi dan kebutuhan real masyarakat dalam penyusunan RKPD," katanya saat membuka Musrenbang RKPD Kota Bima 2025 di aula gedung seni budaya Kota Bima.

Ia melanjutkan, sebelumnya telah melaksanakan penyelarasan pada forum konsultasi publik rancangan awal, Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kecamatan, Musrenbang Perempuan dan Anak, Forum Perangkat Daerah dan hari ini kita akan melaksanakan Musrenbang RKPD Tingkat Kota Bima.

Baca juga: Bupati Bima Buka Musrenbang RKPD Tahun 2025

"Musrenbang RKPD tahun 2025 ini menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian pembangunan tahun sebelumnya serta merumuskan arah pembangunan yang lebih baik di masa mendatang," katanya.

Mukhtar meminta peserta Musrenbang didorong untuk aktif memberikan masukan dan gagasan konstruktif demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, RKPD ini menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan Tahun 2025 yang bermuara pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA- PPAS) dan APBD Kota Bima Tahun 2025.

"Kami berharap Musrenbang ini seluruh Perangkat Daerah mampu menampung semua usulan- usulan pembangunan dari masyarakat, usulan penyempurnaan dari tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh pihak stakeholder Pemerintah Kota Bima, bagaimana nantinya pembangunan ini bisa menjadi kemaslahatan bagi masyarakat banyak," harapnya.

Agenda utama dalam Musrenbang RKPD Kota Bima tahun 2025 antara lain, pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, Peningkatan kualitas infrastruktur dan perluasan kesempatan kerja, Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan, Peningkatan kualitas lingkungan, pembangunan rendah karbon dan mitigasi bencana, Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Daerah aman dan kompetitif.

"Di setiap kesempatan saya selalu menyampaikan bahwa tujuan pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat sehingga diharapkan output dari musrenbang RKPD Tahun 2025 ini nantinya bisa menghasilkan dokumen RKPD yang didalamnya tertuang program kegiatan pembangunan yang terintegrasi dan sejalan dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan dalam RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)," pungkasnya.

(*)