Era NTB Gemilang Usai, Muncul Harapan Baru NTB Mendunia Bersama Lalu Muhammad Iqbal

Pada perhelatan politik lima tahunan(pilkada) adalah momentum masyarakat dan kawan-kawan muda untuk melakukan koreksi, evaluasi dan menilai kinerja kepala daerah yang lama. Apapun hasil penilaian itu tentu merupakan sikap otonom masyarakat sebagai pemegang kedaulatan atas mandat pemerintahan.

Untuk memastikan mandat itu akan kita lanjutkan atau tidak, mekanisme demokrasi telah menyediakan tata cara bagaimana masyarakat dan kawan-kawan muda melakukannya. Tetapi sebelum memutuskan untuk memberikan mandat kepada siapa alangkah baiknya jika kita koreksi setiap kandidat atau calon yang akan ikut berkompetisi menjadi kepala daerah. Artinya pilihan-pilihan kita harus dilandasi dengan pertimbangan yg matang berdasarkan rekam jejak dari calon. Tidak dengan sikap⊃2; pragmatis dan transaksional.

NTB lima tahun ke depan membutuhkan figur pemimpin yang mengerti dan memahami kultur dan landscape pembangunan yang tepat dengan postur anggaran daerah yang terbatas. Artinya kapasitas pengetahuan calon pemimpin NTB mendatang adalah orang yang mampu membaca perubahan-perubahan sosial, politik, dan kemasyarakatan dari skala regional sampai global. Selain itu juga mampu beradaptasi dan berinteraksi secara sederhana dengan seluruh lapisan masyarakat diseluruh NTB.

Calon pemimpin dengan kemampuan dan pengetahuan yg komprehensif akan memastikan kebijakan yang akan digulirkan mengedepankan aspek sciens sebagai instrumen pembentukannya. Dengan demikian tata kelola pembangunan lima tahun kedepan akan berbasis pada pendekatan riset dan melibatkan partisipasi subjek pembangunan yaitu masyarakat.

Rilis data BPS terkait angka kemiskinan sebagai salah satu dari salah banyak indikator untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari seorang pemimpin, mungkin bisa menjadi refrensi konkrit bahan analisis. Data BPS tersebut tentu tidak menjadi basis legitimasi tunggal untuk menyimpulkan kegagalan pemimpin, tapi paling tidak fakta kenaikan angka kemiskinan NTB lima tahun ini menunjukkan kapasitasitas kebijakan pemimpin NTB tidak tepat dan bisa jadi salah sasaran.

Angka kemiskinan NTB lima tahun yg dirilis BPS bukan data basa-basi. Bila dibandingkan dengan kepemimpinan tuan guru bajang, Muhammad Zainul Majdi, 10 tahun yg lalu jelas perbedaannya dari data yg sama soal kemiskinan. Tuan guru bajang justeru berhasil menurunkan angka kemiskinan. Itu artinya bahwa kapasitas intelektual pemimpin yg komprehensif sangat berdampak pada kualitas kebijakan.

Menurut saya (penulis) fakta pembangunan NTB selama lima tahun cukup terwakilkan oleh data BPS terhadap angka kemiskinan. Sebab kemiskinan merupakan puncak dari dampak sebuah kebijakan. Apapun bentuk dan nama kebijakan, Fenomena kemiskinan adalah cermin paling nyata dari intervensi sebuah policy. Policy yang baik akan menghadirkan dampak berantai terhadap sektor pendukung pembangunan dan pada puncaknya fenomena kemiskinan akan berkurang.

Untuk menghasilkan policy yang baik harus dibentuk dari figur pemimpin yang berkompeten secara intelektual juga berpengalaman secara kinerja kelembagaan. Pada titik ini, Lalu Muhammad Iqbal, cukup merefresentasikan semangat dan kebutuhan kepemimpinan NTB lima tahun kedepan.

Muhammad Iqbal memang tidak memiliki pengalaman memimpin NTB. Tapi pengalaman memimpin lembaga penting pemerintahan sudah cukup lama. Kita tahu beliau adalah mantan Dubes. Tentu dengan pengalaman memimpin lembaga-lembaga negara di beberapa negara sebagai wakil pemerintah di negara luar beliau akan memiliki refrensi untuk membawa NTB mendunia.

Lalu Muhammad Iqbal, adalah harapan baru pasca NTB gemilang. Kita butuh figur baru yang mampu mewujudkan mimpi Kawan⊃2; muda untuk menghadapi pergaulan dunia yang sudah tidak terbatas. Persoalan pembangunan NTB bukan saja soal infrastruktur fisik, pendapatan masyarakat rendah, angkatan kerja sedikit, pelayanan kesehatan rendah, kualitas pendidikan rendah, lalu persoalan lingkungan yg kritis dan birokrasi pemerintahan yg menonton. Tapi juga ada persoalan eksternal yang secara tidak langsung mengancam dinamika kedaerahan kita akibat perubahan dinamika global yang tidak terproteksi oleh kebijakan pemerintah daerah.

Iqbal saya kira sosok yang tepat membawa masyarakat NTB menyongsong era baru yang serba digitalistik. Kita butuh pemimpin yang mengenal peradaban Barat dan memahami kultur masyarakat global. Hanya dengan pemimpin yang punya wawasan dan akses informasi dan kultur global lah yang akan mampu mempersiapkan masyarakatnya menghadapi pergaulan masyarakat industri five point'.

Pembangunan NTB tidak cukup hanya mengandalkan pendapatan asli daerah yang terbatas. Kita butuh pemimpin yang punya solusi jawaban atas kelemahan anggaran daerah. Setidaknya dalam beberapa diskusi yang pernah saya lakukan dengan bang Iqbal; efisiensi dan alternatif pembiayaan diluar APBD harus menjadi kunci pembanguna NTB. Sebab APBD NTB tidak akan cukup untuk menjangkau semua pembangunan di daerah. Begitulah beliau sedikit menjelaskan. Oleh karena itu kita butuh pemimpin baru yg memiliki konsep membangun dengan pikiran genuin dan berperspektif global. Pada akhirnya mau dibawa kemana NTB. Mari bersama L. M. Iqbal membawa harapan baru NTB mendunia.

(*)