Pemilu 2024
Bansos di Lombok Timur Dijadikan Alat Kampanye: Dinsos Tak Mengelak, Bawaslu Turun Tangan
Bansos yang dibagikan ke masyarakat turut disertakan stiker Caleg dengan diduga melibatkan pendamping PKH
Penulis: Ahmad Wawan Sugandika | Editor: Wahyu Widiyantoro
Pihaknya meminta kepada Panwascam di 21 Kecamatan untuk menelusuri potensi pelanggaran tersebut.
Bawaslu pun mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan sejumlah oknum Caleg.
Mulai dari mengklaim batuan cadangan beras pemerintah (CBP), mencetak kartu BPJS Kesehatan.
Melibatkan pendamping PKH dengan membagikan stiker Caleg kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada saat pertemuan.
"Apalagi BPJS Kesehatan secara nasional sudah tidak mencetak kartu lagi. Kita akan kumpulkan bukti-bukti. Setelah ada bukti kita akan kaji apakah ada pelanggaran atau tidak. Tapi kalau laporan resmi belum kami terima, hanya sifatnya isu dari masyarakat," ungkapnya.
Meski demikian, dalam kasus oknum PKH, Jumaidi mengaku akan mengkaji aturannnya.
"Tetap kita kan lihat nanati pendamping PKH ini diposisikan sebagai apa, keterikatannya dengan hukum itu seperti apa," ujarnya.
Dia menyebut Panwascam sudah diminta untuk lebih ketat mengawasi kegiatan kampanye maupun kegiatan pembagian Bansos.
"Kami sangat menyayangkan kalau ada oknum yang memanfaatkan kegiatan-kegiatan pemerintah atau kegiatan pembagian bansos yang ditunggangi politik," tutupnya.
(*)
Mendagri Setuju Rencana Revisi 8 UU Jadi Satu Omnibus Law tentang Pemilu, Pilkada, hingga Parpol |
![]() |
---|
Bawaslu Lombok Barat Temukan Perbedaan Hasil Penghitungan Ulang Surat Suara Caleg PKS |
![]() |
---|
KPU Lombok Barat Tetap Hitung Ulang Surat Suara Meski Massa Pendukung Caleg Ricuh |
![]() |
---|
Hitung Ulang Surat Suara di KPU Lombok Barat Ricuh, Pendukung Caleg Rusak Gerbang |
![]() |
---|
KPU Lombok Barat Jalankan Putusan MK Hari Ini, Hitung Ulang Suara Caleg PKS di Dapil 2 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.