POPULER LOMBOK: Viral Pedagang Asongan Kuasai 8 Bahasa - Pilkades Serentak di Lombok Timur Ditunda

TRIBUNLOMBOK.COM - Berita populer TribunLombok dimulai dari viralnya pedagang asongan di Pantai Aan, Desa Kuta, Mandalika, Lombok Tengah.

Pedagangan bernama Inaq Badri alias Baiq Mahnep (32) yang menguasai 8 bahasa asing.

Aksi Baiq Mahnep saat menawarkan dagangannya ke wisatawan asing viral di media sosial.

Kemudian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar memberi tugas Wali Kota Mataram Mohan Roliskana untuk maju Pilkada Gubernur NTB 2024.

Meski demikian, Mohan enggan buru-buru menyatakan diri hendak maju pada Pilgub NTB 2024.

Terakhir ada Ratusan kepala desa (Kades) di Lombok Timur akan habis masa jabatannya pada 2024 ini.

Meski demikian pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak Lombok Timur ditunda hingga tahun 2025.

Berikut berita populer TribunLombok selama 24 jam selengkapnya:

1. Viral Pedagang Asongan di Mandalika Kuasai 8 Bahasa: Inggris, Spanyol, Perancis, hingga Rusia

Viral di media sosial TikTok Inaq Badri alias Baiq Mahnep (32), pedagang asongan yang menguasai 8 bahasa asing.

Video Mahnep berbincang dengan beragam bahasa asing viral hingga ditonton jutaan kali di TikTok.

"Di Kawasan Kuta Mandalika ini cuma saya yang bisa 8 bahasa. Mungkin kalau yang dari luar Kuta ada," sebut Baiq Mahnep, kepada TribunLombok.com, Selasa (2/1/2023).

Diketahui, meskipun rata-rata pedagang asongan di Kawasan Mandalika mahir berbahasa Inggris, namun ia satu-satunya yang menguasai delapan bahasa.

Baiq Mahnep mengungkapkan, dengan kemampuan menguasai delapan bahasa membuat para turis tertarik pada dirinya sehingga dagangannya mudah laris.

"Setiap bule lihat saya dia pasti akan tertarik membeli kepada saya daripada teman-teman saya," imbuh Mahnep.

Adapun daftar bahasa yang ia kuasai adalah bahasa Inggris, Italia, Spanyol, Perancis, Jerman, Belanda, Rusia, dan Jepang.

"Semua bahasa ini saya tidak cari dimana-mana. Tidak aku cari di Facebook atau buku. Saya belajar langsung dengan bule karena banyak customer yang dari Italia, Spanyol Perancis dan sebagainya," jelas Baiq Mahnep.

Baca selengkapnya.

2. Ditugasi DPP Golkar Maju di Pilgub NTB 2024, Mohan Roliskana: Kita Lihat Peluang

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar memberi tugas Walikota Mataram Mohan Roliskana untuk maju Pilkada Gubernur NTB 2024.

Meski demikian, Mohan enggan buru-buru menyatakan diri hendak maju pada Pilgub NTB 2024.

"Teman teman sudah tau kalau saya terima tugas untuk maju di Pilgub, namun saya katakan kita harus melihat produk dari Pemilu itu," kata Mohan, Selasa (2/1/2024).

Ketua DPD Golkar NTB ini mengatakan hasil Pemilu 2024 menjadi rujukan dalam mengukur kekuatan partai untuk mengusung calon pada Pilkada 2024.

Meski dirinya ditugasi maju di Pilgub NTB tetapi Mohan tidak ingin gegabah mengambil langkah politik.

"Politik itu dinamis, kita harus melihat dinamika yang berkembang variabel-variabel yang menentukan kita mengambil keputusan politik besok," jelasnya.

Mohan sejatinya sudah mendapat dukungan dari sejumlah tokoh untuk maju di Pilgub NTB 2024.

Baca selengkapnya.

3. RS Bhayangkara Mataram Layani Pembuatan Dokumen Administrasi PPPK

Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, membuka pelayanan bagi peserta lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Layanan itu antara lain pembuatan surat keterangan sehat, surat keterangan bebas narkoba dan surat keterangan rohani.

Sejak hari ini jumlah pelayanan dibatasi 50-100 orang per harinya karena membeludaknya pemohon.

Pembatasan itu untuk menjamin pemohon tetap bisa mendapatkan pelayanan maksimal.

Pemohon dokumen berasal dari Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara dan Lombok Timur.

Kasubidyanmeddokpol Rumkit Bhayangkara Mataram AKP Sahabuddin menjelaskan, pemohon hanya cukup membawa Kartu Tanda Penduduk untuk melakukan registrasi.

"Pasien datang mendaftarkan diri ke rekam medis lalu kemudian datang membawa KTP saja, setelah dari rekam medis akan diarahkan ke tempat pemeriksaan," kata Sahabuddin, Selasa (2/1/2024).

Untuk pembuatan surat keterangan bebas narkoba akan diarahkan ketempat pemeriksaan urin, sementara untuk surat keterangan sehat akan diarahkan ke poli umum dan untuk jasmani rohani akan dilakukan pemeriksaan MPPI.

"Ada 567 soal yang akan dijawab oleh peserta, ada juga wawancara dokter spesialis jiwa baru lah kita buat surat keterangan rohaninya," jelas Sahabuddin.

Baca selengkapnya.

4. Dua Pemuda di Bima Nekat Bobol Sekolah, Ambil Laptop hingga Buku Tabungan

Polres Bima Kota menangkap dua pemuda yang menjadi pelaku pembobolan SDN di Lambu, Kabupaten Bima.

Keduanya yakni FR (22) dan RD (20) warga Lambu Kabupaten Bima. Penangkapan dilakukan di Lingkungan Mande, Kota Bima pada Senin (1/1/2024) sekira pukul 17.30 Wita.

Kapolres Bima Kota AKBP Rohadi mengatakan SDN Lambu telah melaporkan kejadian kehilangan inventarisir sekolah 30 Desember 2023 lalu.

"Saat diinterogasi keduanya mengakui telah membobol SDN Lambu dan mengambil sejumlah barang inventaris sekolah," terangnya, Selasa (2/1/2024).

Baca juga: VIRAL Maling Diamuk Massa, Ketahuan Curi Lampu Reklame di Jalan Bypass BIL Mandalika

Selain pelaku, petugas juga menyita barang bukti berupa laptop warna hitam, mouse, charger, lima buah buku tabungan, dan tas.

"Pelaku beserta barang bukti saat ini telah diamankan di Mako Polres Bima Kota guna proses penyelidikan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku," tambahnya.

Baca selengkapnya.

5. Pilkades Serentak di Lombok Timur Ditunda Hingga 2025

Ratusan kepala desa (Kades) di Lombok Timur akan habis masa jabatannya pada 2024 ini.

Meski demikian pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak Lombok Timur ditunda hingga tahun 2025.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Timur, Salmun Rahman mengatakan, hal itu berkaitan dengan Pemilu 2024.

"Tidak hanya tingkat pusat, di daerah juga akan dilaksanakan Pemilukada dan di desa itu ratusan kepala desa habis masa periodesasinya," ucap Salmun, kepada TribunLombok.com, Selasa (2/1/2024).

Pelaksanaan Pilkades berdasarkan UU Desa yakni Pilkades serentak dan PAW (Pemilihan Antar Waktu).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan surat edaran Pilkades serentak tidak akan dilaksanakan di tahun 2024.

"karena ada permintaan bagi desa atau kepala desanya berakhir periodesasinya akan ditunjuk pejabat (Pj). 2025 mudah-mudahan bisa kita lakukan Pilkades serentak," katanya.

Jabatan Kades akan kosong cukup lama hampir satu tahun.

Ditambah lagi, surat edaran bahwa tidak boleh mengadakan pemilihan sepanjang tahun 2024 selain Pilpres, Pileg, maupun Pilkada.

Baca selengkapnya.

(TribunLombok.com)