Pemda Lombok Timur Akan Berdayakan Tenaga Honorer Guru dan Kesehatan

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Timur masih menunggu instruksi lebih lanjut dari Pemerintah Pusat mengenai penghapusan tenaga hononor.

Sambil menanti instruksi tersebut, Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, H.M Juaini Taofik mengatakan,tenaga honorer yang ada lingkup Pemda Lombok Timur tetap akan diberdayakan terutama tenaga guru dan kesehatan.

Baca juga: Soal Penghapusan Tenaga Honorer, Wabup KLU: di Daerah Masih Dibutuhkan

Menurut dia, tenaga guru dan kesehatan masih kurang mengingat rasio kelompok belajar yang tidak seimbang secara nasional.

"Kelompok belajar di Lombok Timur cukup besar dan tidak selaras dengan jumlah tenaga pendidik. Begitu pula dengan tenaga kesehatan. Jumlah perawat dan dokter masih kurang. Apalagi Lotim termasuk memiliki penduduk yang cukup besar," kata Juaini Taofik, Sabtu (18/11/2023).

Juaini Taofik tak menampik keberadaan tenaga honorer di Lombok Timur saat ini terkendala pendistribusian, bukan pada jumlahnya.

Dia telah meminta BKPSDM Lombok Tkmur untuk mendata kembali tenaga pendidikan dan kesehatan agar tidak terjadi penumpukan pada satu tempat.

"Kita akan lakukan pembagian supaya bisa efisien. Kalau guru atau tenaga kesehatan menumpuk di satu titik dibagi secara merata agar lebih efisien," ujarnya.

Namun, kata Juaini, jika guru atau tenaga kesehatan mengundurkan diri karena tempat mereka mengabdi jauh dari rumah, bukan berarti pemerintah merumahkan.

"Kalau mau menuruti aturan, ya kita akan atur sesuai kebutuhan. Misalnya jangan sampai terjadi penumpukan di Kecamatan Selong, sementara di Sambelia dan Jerowaru masih dibutuhkan," demikian Juaini Taofik.

Masih dibutuhkan

Keberadaan honorer masih dibutuhkan seperti yang terjadi di lingkup Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Lombok Timur.

Sebanyak 49 tenaga honorer telah ditempatkan mengisi sejumlah bidang.

"Kalau persentase honorer kita dengan yang non honorer 60 persen honorer
40 persen PNS, dan itu tersebar di sejumlah bidang," ucap Kepala Dispar Lombok Timur, Widayat.

Dia menilai kinerja para tenaga honorer itu sesuai standar.

"Kinerjanya sesuai dengan tupoksi. Jadi nggak ada masalah, malah kalau seandainya kita punya banyak destinasi jumlah itu kekurangan," ujarnya.

Widayat meminta pemerintah pusat mempertimbangkan lagi rencana penghapusan tenaga honorer.

"Kalau memang honorer ditiadakan, tolong ada strategi lain untuk menggantikan honorer ini," tutupnya. (*)