Pemilu 2024

TPS Lokasi Khusus Tambang AMNT di KSB Belum Bisa Dibentuk KPU

PT AMNT belum bisa memberikan jumlah data karyawan yang bekerja pada hari pemungutan suara 14 Februari 2023

Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Wahyu Widiyantoro
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ilustrasi. Petugas KPPS mengenakan pakaian seragam sekolah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 49 pada Pilkada Tangerang Selatan di Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, Rabu 9/12/2020). PT AMNT belum bisa memberikan jumlah data karyawan yang bekerja pada hari pemungutan suara 14 Februari 2023. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memetakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) lokasi khusus Pemilu 2024.

Komisioner KPU NTB Agus Hilman menjelaskan, hingga saat ini sudah ada 10 TPS lokasi khusus.

Sebagian besar di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di setiap Kabupaten/Kota di NTB.

Namun hingga saat ini, kata Agus, TPS lokasi khusus di PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) belum bisa terbentuk.

Baca juga: Link cekdptonline.kpu.go.id, Cara Cek DPT untuk Pindah TPS di Pemilu 2024

Alasannya, PT AMNT belum bisa memberikan jumlah data karyawan yang bekerja pada hari pemungutan suara 14 Februari 2023.

"Memang kemarin kita ada problem, kita tidak bisa mendapatkan data karyawan, karena mereka tersebar," jelas Agus, Rabu (15/11/2023).

KPU bersama PT AMNT terus berkoordinasi untuk mencari jalan tengah.

Karyawan tersebut bisa saja dimasukkan dalam Daftar Pemilihan Tambahan dengan cara melakukan pindah memilih.

Sehingga karyawan AMNT bisa memilih di TPS terdekat di lingkar tambang.

Baca juga: DPT NTB Berjumlah 3.918.291, dengan TPS 16.243

"Kalau memang bisa juga, karyawan diberikan libur pada hari itu saja," paparnya.

Diperkirakan jumlah karyawan yang ada di PT AMNT saat ini sebanyak 9.500 orang, yang bekerja di berbagai sub perusahaan.

Sementara total jumlah TPS Pemilu 2024 di NTB sebanyak 16.263 titik dari total DPT sebanyak 3,9 juta.

KPU NTB melakukan pemetaan terhadap daerah daerah yang rawan konflik, rawan bencana, rawan pelanggaran dan tingkat partisipasi memilih rendah.

Terdapat beberapa daerah yang memiliki tingkat partisipasi rendah seperti di Desa Barabali, Lombok Tengah, dan Kecamatan Seteluk, Sumbawa Barat .

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved