Wabup KLU Danny Tanggapi Pandangan Dewan Soal Rancangan APBD 2024: Kemiskinan Hingga Kekeringan

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar sidang paripurna dengan agenda jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan APBD Tahun 2024 bertempat di Ruang Sidang DPRD KLU (13/11/2023).

Jawaban kepala daerah disampaikan langsung Wakil Bupati (Wabup) Lombok Utara Danny Karter Febrianto Ridawan.

Danny menjelaskan dalam nota keuangan APBD KLU 2024 yang disusun dari komponen pendapatan, pengeluaran/belanja maupun pada komponen pembiayaan daerah terdapat beberapa persoalan yang nantinya akan menyaji prioritas kerja daerah bersama dengan DPRD KLU.

Di antaranya yakni persoalan pengangguran dan kemiskinan, program pemulihan ekonomi/peningkatan ekonomi, kerawanan sosial, kekeringan serta infrastruktur.

Baca juga: Pj Gubernur NTB Tunduk pada Arahan Jokowi: Jaga Netralitas Pemilu Hingga Percepat Bahas APBD 2024

"Semua masukan dari legislatif tetunya menjadi perhatian bersama terhadap dokumen penganggaran yang tertuang dalam rancangan APBD Tahun anggaran 2024," ucap Danny.

Danny menjelaskan bahwa angka kemisikinan ekstrim KLU pada tahun 2023 sebanyak 1.045 KK (1,4 persen).

Sedangkan untuk angka pengangguran di KLU berdasarkan data BPS yakni 1,40 persen.

Selain itu ada pula upaya revitalisasi sumur-sumur bor serta untuk penanganan persampahan sebagai upaya menjaga lingkungan hidup.

Cuaca ekstrem diantisipasi dengan intervensi program-program pembangunan dan rehabilitai jaringan air minum dan suplai air bersih disediakan untuk kawasan yang rawan air bersih.

Baca juga: Soal Penghapusan Tenaga Honorer, Wabup KLU: di Daerah Masih Dibutuhkan

Pelayanan air minum di Gili Trawangan dan Gili Meno dilakukan dengan skema kerja sama dengan badan usaha (KPBU) sedangkan Gili Air menggunakan jaringan perpipaan bawah laut.

"Untuk mengatasi kekeringan di lahan persawahan dilakukan dengan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung serta sumur-sumur bor untuk melayani pertanian," urainya.

Terkait pandangan umum dari gabungan fraksi Demokrat, PAN, Gerindra dan PBK dalam mengoptimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dan mengurangi potensi lost pendapatan asli daerah, pemerintah daerah sedang membangun aplikasi online system yang siap dimaksimalakan mulai awal tahun anggaran 2024.

Sedangkan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, Pemda KLU melalui Bapenda akan terus melakukan sosialisasi terkait dengan hak dan kewajiban para wajib pajak yang diatur dengan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.

Pendapatan APBD Tahun 2023 sebesar 1,055 miliar adalah pendapatan pada perubahan APBD Tahun anggaran 2023, dimana terdapat peningkatan pendapatan asli daerah ( PAD) dari APBD murni 2023 sejumlah 175 miliar menjadi 213 miliar rupiah lebih.