Pj Gubernur NTB Tunduk pada Arahan Jokowi: Jaga Netralitas Pemilu Hingga Percepat Bahas APBD 2024

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi mengaku siap dievaluasi jika melanggar netralitas Pemilu 2024.

Miq Gita mengaku tugasnya saat Pemilu adalah memastikan pelayanan kepada masyarakat ditunganggi dengan kepentingan politik praktis.

"Artinya kita tetap bekerja sebaik-baiknya, agar kita tetap fokus bekerja dengan memastikan stabilitas ekonomi, stabilitas sosial, stabilitas politik, stabilitas keamanan," kata Miq Gita, Rabu (1/11/2023).

"Kalau kerjanya sudah di sana, mau dievaluasi tiap hari tiap jam silahkan," kata Miq Gita.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau kepada seluruh kepala daerah untuk menjaga netralitas, saat pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca juga: Pj Gubernur NTB Gita Minta Kepala Dinas Hadirkan Rapat Nasional untuk Genjot Wisata MICE

Tak tanggung tanggung Jokowi mengancam akan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang melanggar netralitasnya.

Selain itu arahan Jokowi juga pada stabilitas ekonomi daerah.

Gita mengatakan, Pemprov NTB gencar melakukan operasi pasar murah untuk menekan harga beras yang masih tinggi.

Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024, saat ini sedang dalam tahap penggodokan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD Provinsi NTB.

"APBD 2024 sudah dirancang, InsyaAllah sprit teman-teman udayana (DPRD) sama, totalnya masih digodok," tutupnya.

(*)