Jawab Tudingan Gerindra Soal Operasi Rahasia ke Gibran, PDIP: Menjegal itu Ketika Rekayasa Hukum

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Wahyu Widiyantoro

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membantah disebut membuat manuver untuk menjegal Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres.

Menurutnya, aksi menjegal itu justru perihal menggunakan Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan syarat umur minimal Capres-Cawapres.

"Yang menjegal itu adalah ketika rekayasa hukum. Dilakukan ketika manipulasi kekuasaan dikedepankan," ujarnya usai membuka Rakorda PDIP NTB di Kota Mataram, Minggu (5/11/2023).

Dia menolak sejumlah dinamika di DPR RI tentang hak angket maupun upaya di Mahkamah Kehormatan sebagai langkah menjegal.

Hasto malah menyindir balik upaya menggunakan alat kekuasaan untuk menuju panggung Pilpres 2024.

Baca juga: PDIP Tidak Tarik Menteri dari Kabinet, Pastikan Kawal Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin Sampai Tuntas

"Kita tidak suka jegal-menjegal. Pemilu ini ada wasitnya tetapi ketika ambisi dikedepankan kemudian Prabowo menggunakan bujuk rayu seperti itu dan pengadaan Alutsista food estate disalahgunakan untuk kepentingan elektoral maka rakyat pada akhirnya mencatat," sindirnya.

PDIP, kata Hasto, punya ideologi dalam berpartai maupun bertindak dalam melaksanakan perintah konstitusi.

"Kami dilarang jegal-menjegal kami mengedepankan politik atas landasan etika moral yang baik," jelasnya.

Maka, Hasto menyebut komunikasi politik dengan kontestan Pilpres lainnya dapat dilihat pada adu program dan gagasan.

"Kami mengedepankan program-program yang mengedepankan kemanusiaan, Prabowo-Gibran sama sekali tidak memasukkan program berkaitan HAM di masa lalu misalnya. Ini bentuk komunikasi yang menampilkan bentuk diferensiasi antarpasangan calon," tandasnya.

Baca juga: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ungkap Gibran Daftar Cawapres dengan Cara Di-Golkar-kan

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengaku mendapat informasi adanya upaya penjegalan terhadap Gibran lewat operasi rahasia.

"Saya memang mendapat informasi, ada teman-teman yang mengingatkan sepertinya ada operasi rahasia yang intinya menggagalkan Mas Gibran hanya untuk jadi cawapresnya Pak Prabowo," kata Habiburokhman, Jumat (3/11/2023).

Dia menjelaskan dugaan itu muncul setelah ada anggota DPR fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket kepada MK.

"Ada isu soal hak angket, apa disebut soal MKMK, padahal udah jelas kalau hak angket itu tidak bisa diajukan kepada keputusan MK karena MK itu independen sebagai lembaga yudikatif, sebagaimana diatur di konstitusi kita," ucap Habiburokhman.