Anggota DPRD NTB Ingatkan Pj Gubernur Serius Garap Program Pemerintah Pusat: Inflasi Hingga Stunting

”Menteri Dalam Negeri sudah menegaskan secara terang benderang, Penjabat Kepala Daerah yang gagal mengendalikan inflasi, akan dicopot dari jabatannya apabila dalam tiga bulan, inflasi di daerahnya lebih tinggi dari inflasi secara nasional,” tandas Ruslan.

Dia mengungkapkan, belum terlihat langkah konkret Penjabat Gubernur untuk mengatasi harga beras yang melonjak tersebut di NTB.

Kecuali, kehadiran Penjabat Gubernur dalam panen raya, yang menurut Ruslan hanya seremoni belaka.

Tentu saja, kata Ruslan, masih banyak lagi prioritas yang harus dijalankan Penjabat Gubernur sesuai dengan Permendagri 4/2023 tersebut.

Seperti kesiapan alokasi anggaran untuk program prioritas, serta inisiatif dan inovasi dalam hal pelayanan publik.

Misalnya kecepatan, kemudahan, transparansi, kualitas dan digitalisasi pelayanan publik. Seperti hadirnya Mall Pelayanan Publik.

Baca juga: Anggota DPRD NTB Najamudin Desak Pj Gubernur Segera Evaluasi Pejabat Pemprov

Ada juga prioritas yang terkait dengan penataan dan penyelesaian tenaga honorer.

Selain itu, ada pula prioritas yang terkait dengan penerapan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.

Seperti Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Capaian Nilai Monitoring Centre for Prevention, Rasio penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal, serta Kebijakan Pencegahan Korupsi.

Menurutnya, Penjabat Gubernur tidak menjadi pemicu kegaduhan baru di daerah.

Sebab, hal tersebut pasti akan sangat berpengaruh terhadap kondusivitas daerah yang sangat diperlukan dalam menyongsong Pemilu 2024.

Baru satu bulan menjabat, Penjabat Gubernur NTB malah sudah diumumkan salah satu partai politik sebagai calon Gubernur 2024.

”Sebagai aktor politik di daerah, kami tahu persis apa yang terjadi di balik pengumuman tersebut. Publik dan khalayak juga tidak bisa dibohongi,” tandas Ruslan.

DPRD NTB yang mengusulkan Gita Ariadi sebagai Penjabat Gubernur NTB ke Menteri Dalam Negeri, merasa kecewa dengan kinerja yang ditunjukkan Penjabat Gubernur NTB.

Ruslan juga khawatir, komitmen-komitmen yang terkait pembangunan daerah justru terabaikan.