Anggota DPRD NTB Ingatkan Pj Gubernur Serius Garap Program Pemerintah Pusat: Inflasi Hingga Stunting

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Anggota DPRD NTB Ruslan Turmuzi mewanti-wanti Pj. Gubernur Lalu Gita Ariadi konsen dengan pekerjaan utamanya.

Dia mengingatkan Pj Gubernur NTB punya mandat tugas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 4/2023 tentang Penjabat Kepala Daerah.

”Tugas utama Penjabat Gubernur itu menjalankan program prioritas dari pemerintah pusat, tapi Penjabat Gubernur kita malah sibuk membuat tagline NTB Maju Melaju,” kata politisi PDIP ini, Kamis (26/10/2023).

Ruslan mengungkapkan, Penjabat Gubernur memimpin di masa transisi sehingga tidak tidak memiliki visi misi secara politik layaknya kepala daerah yang dipilih melalui Pilkada.

Itu sebabnya, Permendagri 4/2023 dalam Pasal 18, 20, 21, dan Pasal 22, mengatur secara jelas bahwa Kemendagri melaksanakan evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas Penjabat (Pj) Kepala Daerah.

Baca juga: Anggota DPRD NTB Pantau Kinerja Pj Gubernur Lalu Gita Ariadi

Politisi senior asal Lombok Tengah ini menilai Pj Gubernur NTB belum serius untuk menjalankan program prioritas pemerintah pusat.

Ruslan membeberkan sejumlah hal yang harus menjadi prioritas Penjabat Gubernur NTB sesuai dengan Permendagri 4/2023, dan menjadi dasar penilaian evaluasi kinerja.

Seperti langkah konkret dalam penanganan stunting hingga penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Langkah konkret dalam pengendalian inflasi daerah, dan juga pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional NTB mencatat, hingga Juni 2023, angka stunting di NTB masih 16,9 persen.

Baca juga: Pj Gubernur NTB Gita Minta Pejabat yang Tak Suka Dengannya agar Mundur dari Jabatan

Ruslan belum melihat bentuk rencana konkret Penjabat Gubernur NTB untuk intervensi penurunan angka stunting tersebut.

Begitu juga dengan langkah konkret penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Dia mengungkap, dalam 5 tahun kepemimpinan Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalillah, angka kemiskinan di NTB turun sebesar 0,78 persen.

Begitu juga dengan pengendalian inflasi daerah. Badan Pusat Statistik NTB dalam rilisnya awal Oktober mencatat, inflasi di NTB pada bulan September 2023 sebesar 2,29 persen dan lebih tinggi dari inflasi secara nasional.

Harga beras yang melambung tinggi menjadi salah satu penyebabnya.