Bawaslu Ungkap Indeks Kerawanan Politik Uang: Paling Tinggi di Maluku Utara Hingga Jawa Barat

TRIBUNLOMBOK.COM - Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan (IKP) tematik mengenai isu politik uang.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty membeberkan, terdapat lima provinsi paling rawan politik uang pada Pemilu 2024.

Pertama Maluku Utara dengan skor 100 disusul Lampung dengan skor 55,56; Jawa Barat skor 50; Banten skor 44,44; dan Sulawesi Utara dengan skor 38,89.

Namun, kata Lolly, jika dilihat berdasarkan agregasi tiap kabupaten/kota, Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi politik uang.

Sembilan provinsi di bawah Papua Pegunungan adalah Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Banten, Lampung, Papua Barat, Jawa Barat, Kepulauan Riau, dan Maluku Utara.

Baca juga: Bawaslu NTB Usut Pejabat Tinggi Pemprov Diduga Kampanye Zul-Rohmi Jilid II

Sementara untuk tingkat kabupaten/kota, daerah paling rawan adalah Kabupaten Jayawijaya, Papua, menduduki urutan pertama.

Lalu Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, dan Kabupaten Lampung Tengah, Lampung.

Lolly menjelaskan, pemetaan kerawanan ini guna mengedepankan upaya pencegahan.

"Dengan modus operandi yang semakin beragam, kita memerlukan fleksibilitas adaptasi secara cepat dan strategi yang tepat dalam membuat proyeksi maupun deteksi dini dalam upaya untuk pencegahan," ucapnya di Bandung, Jawa Barat, Minggu (13/8/2023).

Upaya mencegah politik uang dalam pemilu dan pemilihan (pilkada) ini, lanjutnya, sesuai dengan Pasal 93 huruf e UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Baca juga: Alasan Ketua Bawaslu RI Usul Penundaan Pilkada Serentak 2024

"Politik uang ini salah satu dari lima kasus terbesar dalam isu kerawanan pemilu," seru dia.

Lolly menegaskan, politik uang ini amat berbahaya karena bukan mengenai kontestasi menang atau kalah, melainkan menghancurkan mental (akhlak) warga negara dan menghancurkan mental aktor-aktor negara (para pemimpin).

"Karena politik uang ini mengancam, berbahaya, dan menjadi kejahatan maka bahaya politik uang harus tersampaikan kepada masyarakat.

Bawaslu bergandengan tangan dengan berbagai kelompok kepentingan seperti kepolisian, kejaksaan, pemerintah (pusat dan daerah), dan masyarakat.

"Semua harus bergabung karena bahaya politik uang hanya bisa ditangani kalau kita kerja bersama-sama," jelas perempuan kelahiran Cianjur, 28 Februari 1978 ini.